Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dan pemerintah Denmark membahas penggunaan energi angin lepas pantai untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.
“Denmark memiliki pengalaman dalam bidang ini selama lebih dari tiga dekade, sehingga merupakan mitra strategis bagi Indonesia dalam perencanaan tata ruang laut,” kata Direktur Jenderal Perencanaan Tata Ruang Laut Kementerian Kartika Listriana pada Kamis.
Sejauh ini, kerja sama bilateral dalam perencanaan tata ruang laut telah mendukung dan memberikan kontribusi terhadap perencanaan regional di Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, tambahnya.
“Salah satu yang potensial saat ini adalah pemanfaatan energi terbarukan berbasis laut,” katanya.
Dia menginformasikan bahwa pemerintah sejauh ini telah membuat rencana tata ruang laut selama lebih dari dua dekade.
Rencana tersebut mencakup perencanaan tata ruang laut, pengendaliannya dan pemanfaatannya, pengawasan, serta panduan perencanaan.
“Pengembangan energi terbarukan angin lepas pantai akan menjadi langkah maju dalam implementasi perencanaan tata ruang laut di Indonesia,” jelas Listriana.
“Pengembangan ini dapat mendukung program prioritas kami untuk pengembangan ekonomi biru dan memberikan manfaat nyata bagi perencanaan tata ruang laut Indonesia,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Pelaksana Pemanfaatan Ruang Kolom Air dan Dasar Laut Kementerian Didit Eko Prasetiyo menjelaskan mekanisme pemanfaatan ruang laut untuk mendukung pengembangan instalasi energi angin lepas pantai.
Dia mengatakan bahwa dua kegiatan akan memerlukan izin usaha: pemasangan turbin angin, dan penempatan kabel bawah air dari turbin ke titik pendaratan untuk transmisi listrik.
“Izin dasar untuk pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan izin usaha dapat (diperoleh) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk kabel bawah air dari PT PLN,” katanya.
Pemerintah telah melakukan beberapa terobosan dalam perencanaan tata ruang laut, termasuk teknologi digital dalam sistem pemantauan laut (OMS), yang akan dilaksanakan di 20 kawasan konservasi pada tahun 2029.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sedang mengembangkan lokasi prioritas untuk perencanaan tata ruang laut, rencana zonasi untuk ekosistem biru, dan perencanaan tata ruang air darat, serta memperkuat peran Indonesia dalam perencanaan tata ruang laut global.
Selain itu, terjadi integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut untuk mendukung Kebijakan Satu Perencanaan Tata Ruang.
Kepala kerjasama energi di Badan Energi Denmark (DEA) August Axel Zacharie mengatakan bahwa Denmark telah berhasil mengintegrasikan energi terbarukan, dengan lebih dari 50 persen listrik negara berasal dari energi angin dan surya.
Industri energi angin lepas pantai Denmark telah menyerap lebih dari 30 ribu orang dengan pendapatan sekitar 10 miliar euro, tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perencanaan tata ruang laut adalah kunci untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru dengan mengatur penggunaan ruang laut secara efisien, adil, dan berkelanjutan.
Pengalaman terkait: Indonesia, Denmark sepakat tentang rencana tindakan untuk kerja sama strategis
Indonesia, Denmark memperpanjang kerja sama energi terbarukan
Translator: Muhammad Harianto, Yashinta Difa
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2025