BRUSSEL (AP) — Pengawas administrasi Uni Eropa meminta perubahan aturan pencarian dan penyelamatan Eropa setelah penyelidikan terhadap tenggelamnya kapal nelayan berkarat, Adriana, yang membawa ratusan migran saat melakukan perjalanan dari Libya ke Italia tahun lalu.
Ombudsman Eropa Emily O’Reilly mengatakan aturan saat ini mencegah agensi penjaga perbatasan dan pantai Uni Eropa, Frontex, untuk memenuhi kewajibannya melindungi hak migran atau bertindak secara independen dari otoritas nasional ketika kapal yang mereka gunakan mengalami kesusahan.
Hingga 750 orang diyakini berdesakan di atas Adriana ketika kapal tersebut tenggelam di lepas pantai Yunani bulan Juni lalu. Hanya 104 orang yang berhasil diselamatkan — sebagian besar migran dari Suriah, Pakistan, dan Mesir — dan 82 mayat ditemukan. Kelompok hak asasi manusia menuduh otoritas Yunani gagal melakukan penyelidikan yang memadai. Otoritas Italia juga terlibat dalam insiden tersebut.
“Mengapa laporan tentang kelebihan penumpang, kurangnya pelampung, adanya anak-anak di kapal, dan kemungkinan korban jiwa tidak memicu upaya penyelamatan tepat waktu yang dapat menyelamatkan ratusan nyawa?” tanya O’Reilly.
Frontex menyediakan surveilans dan dukungan lainnya kepada 27 otoritas nasional — serta beberapa negara mitra UE — untuk membantu melindungi perbatasan maritim dan darat mereka. Dalam keadaan darurat, mereka diwajibkan untuk mengikuti perintah dari otoritas tersebut dan tidak memiliki kekuatan untuk mengkoordinasikan misi penyelamatan.
O’Reilly mengatakan dokumen yang diperiksa selama penyelidikannya menunjukkan bahwa Frontex membuat empat tawaran terpisah untuk membantu otoritas Yunani dengan surveilans udara terhadap Adriana namun tidak mendapat respons. Aturan saat ini mencegah Frontex untuk pergi ke kapal tanpa izin dari Yunani.
“Kita harus bertanya pada diri sendiri mengapa sebuah kapal yang jelas membutuhkan bantuan tidak pernah menerima bantuan tersebut meskipun ada agensi UE, dua otoritas negara anggota, masyarakat sipil, dan kapal swasta mengetahui keberadaannya,” ujar O’Reilly.
Ribuan orang meninggal atau hilang di Laut Tengah setiap tahun dalam upaya putus asa untuk mencapai Eropa dengan menggunakan kapal-kapal yang hampir tidak layak laut untuk melarikan diri dari kemiskinan, perang, penindasan, atau diskriminasi. Namun, UE dan negara-negara anggotanya tidak memiliki misi pencarian dan penyelamatan yang aktif.
Otoritas Italia membentuk upaya pencarian dan penyelamatan pada tahun 2013, namun ditinggalkan karena dituduh hanya menginspirasi lebih banyak orang untuk datang. Italia dan negara lain aktif mencari cara untuk menghentikan kapal amal dari melakukan pekerjaan tersebut, terkadang dengan menyita kapal mereka.
“Jika Frontex memiliki kewajiban untuk membantu menyelamatkan nyawa di laut, namun alatnya kurang, maka ini jelas merupakan masalah bagi legislator UE,” ujar O’Reilly. Dia mengatakan kerja sama dengan penjaga pantai nasional oleh Frontex ketika tidak memiliki otonomi “berisiko membuat UE menjadi terlibat dalam tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan mengorbankan nyawa.”
Menanggapi temuan ombudsman, agensi tersebut mengatakan “sangat berkomitmen untuk menyelamatkan nyawa dan selalu mencari cara untuk melakukan pekerjaan kami dengan lebih baik, khususnya dalam misi pencarian dan penyelamatan.”
Frontex menyambut baik pengakuan ombudsman bahwa agensi tersebut telah mengikuti semua hukum dan prosedur saat memberi tahu otoritas Yunani dan Italia.
Mereka mengatakan penilaian oleh petugas hak asasi manusia Frontex sendiri “mengkonfirmasi kepatuhan kami terhadap hukum internasional dan kecukupan dukungan kami kepada otoritas nasional, seiring dengan perilaku yang benar dalam operasi pencarian dan penyelamatan.”
Negara-negara anggota UE dan para legislator saat ini sedang bernegosiasi perombakan baru aturan suaka dan migrasi blok tersebut, dan berusaha untuk meloloskannya sebelum pemilihan di seluruh Eropa pada tanggal 6-9 Juni. Reformasi tersebut tidak termasuk proposal untuk misi pencarian dan penyelamatan proaktif.
Ikuti liputan migrasi global AP di https://apnews.com/hub/migration