Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan laut yang berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan regulasi tata ruang laut pada Konferensi Our Ocean ke-10 (OOC), sebagai bagian dari Pertemuan Menteri terkait Kelautan di APEC yang diselenggarakan di Busan, Korea Selatan.
Menurut direktur jenderal perencanaan tata ruang laut Kementerian tersebut, Kartika Listriana, regulasi tersebut mencakup rencana tata ruang antar wilayah, rencana zonasi area strategis nasional dan rencana zonasi area strategis nasional tertentu.
“Perencanaan tata ruang laut merupakan dasar untuk semua pemanfaatan ruang di daerah pesisir dan laut guna menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi serta pelestarian ekosistem pesisir dan laut,” kata Listriana dalam pernyataannya pada hari Minggu.
Selain komitmen terkait regulasi rencana zonasi, Indonesia menyampaikan komitmen lain termasuk penguatan manajemen karbon biru melalui skema untuk dengan cepat menghitung nilai karbon biru dari padang lamun di 20 area konservasi laut.
Negara ini juga telah menginisiasi Jaringan dan Basis Data Karbon Biru, memperkuat kerjasama dan kerja sama dalam forum internasional serta merumuskan kebijakan manajemen karbon biru untuk panduan menghitung nilainya.
“Tahun ini, kami masih bekerja untuk membentuk 200.000 hektar area konservasi laut baru. Kemudian, kami akan meningkatkan skor efektivitas pengelolaan area konservasi laut sebesar rata-rata 5 persen dari skor 2024,” jelasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan proyek percontohan untuk pengembangan desa budidaya rumput laut di Wakatobi. Desa-desa serupa akan dikembangkan di Maluku dan Rote Ndao untuk mendukung implementasi perikanan berkelanjutan.
“Kami juga akan membangun sistem pemantauan laut dan 15 area perlindungan laut pada tahun 2027,” catat Listriana.
Sementara itu, dalam Pertemuan Menteri APEC, delegasi Indonesia menekankan pentingnya kerja sama regional untuk mewujudkan tata kelola laut dan perikanan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi biru yang konsisten.
Melalui pendekatan ini, Indonesia mendorong konservasi laut, memperkuat budidaya berkelanjutan, pemantauan pesisir, dan penanganan sampah laut dengan melibatkan para nelayan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan.
Staf Ahli Menteri untuk Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menyatakan bahwa kerja sama regional diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim, polusi laut, Pencurian Ikan yang Tidak Dilaporkan, dan memperkuat infrastruktur digital serta perencanaan tata ruang laut yang berkelanjutan.
Beliau menjelaskan bahwa implementasi ekonomi biru di Indonesia memprioritaskan kearifan lokal, gender, perikanan kecil, partisipasi masyarakat, dan tenaga kerja penyuluh untuk membangun industri perikanan yang berkelanjutan dan inklusif dari hulu hingga hilir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, telah menekankan pentingnya perencanaan tata ruang laut untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, kehidupan sosial masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
Berita terkait: Pemerintah merancang model untuk sepenuhnya mewujudkan potensi area konservasi
Berita terkait: Indonesia mengembangkan pendanaan alternatif untuk mendukung konservasi laut
Penerjemah: Muhammad Harianto, Yashinta Difa
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025