Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa Indonesia sedang fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi di tengah gejolak global.
“Indonesia, meskipun menghadapi gejolak global ini, terus fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan bagaimana dapat berkembang secara ekonomi,” ujarnya dalam seminar Indonesia Credit Spotlight 2025 di sini pada hari Rabu.
Mengingat kondisi ekonomi global yang menantang saat ini, sebuah negara tidak dapat hanya fokus pada tujuan jangka pendek, jelasnya.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan meskipun menghadapi kesulitan ekonomi global, katanya.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah tahun ini adalah mengejar efisiensi anggaran terhadap pengeluaran yang tidak relevan.
“Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan kita untuk mencapai efisiensi sebesar Rp256 triliun (US$15,5 miliar), yang sekitar 23-24 persen dari anggaran kementerian,” jelasnya.
Selain itu, meskipun Anggaran Negara telah mencatat defisit sejak awal tahun, dengan angka sebesar Rp104,2 triliun (US$6,3 miliar) per Maret 2025, Nazara menjamin bahwa manajemen anggaran berada dalam rentang yang disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Anggaran terus berjalan sesuai rencana untuk mendukung prioritas pemerintah, dengan peningkatan penerimaan dan peningkatan rasio pajak sebagai fokus utama,” tandasnya.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif.
“Kami berkomitmen untuk menjaga kredibilitas anggaran, menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, dan memastikan efisiensi anggaran yang telah dimulai pada awal 2025 dapat mendukung program pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah telah membuka anggaran yang disimpan atau diblokir dari 99 kementerian/lembaga senilai Rp86,6 triliun (US$5,2 miliar) dan menyelesaikan implementasi efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa implementasi instruksi tersebut telah selesai. Laporan tersebut disampaikan pada 7 Maret 2025.
Selain itu, dia meminta izin Presiden untuk memindahkan dan membuka blokir anggaran sehingga pengeluaran kementerian/lembaga dapat dilakukan dengan lebih tajam, sesuai dengan prioritas pemerintah.
Secara khusus, Rp33,11 triliun (US$2 miliar) telah dibuka blokir dan digunakan untuk restrukturisasi 23 kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih.
Sementara itu, Rp53,49 triliun (US$3,2 miliar) telah digunakan untuk membuka blokir anggaran 76 kementerian/lembaga. Angka tersebut mencerminkan realisasi hingga 25 April.
Berita terkait: Indonesia’s economy shows resilience amid global headwinds: Expert
Berita terkait: Pertanian, santunan makanan menjaga ekonomi di tengah tarif: Pakar
Berita terkait: Koperasi desa dapat merangsang ekonomi dari bawah ke atas
Translator: Imamatul Silfia, Yashinta Difa
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2025