Moon dituduh menunjuk mantan anggota parlemen ke lembaga nirlaba sebagai imbalan atas penempatan mantan menantunya saat itu.
Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah didakwa atas tuduhan suap, kata jaksa.
Moon, yang memimpin Korea Selatan dari 2017 hingga 2022 di bawah bendera Partai Demokrat kiri-tengah, diduga telah menunjuk seorang mantan anggota parlemen untuk memimpin agensi nirlaba yang didanai pemerintah sebagai imbalan atas menantunya saat itu dipekerjakan di maskapai penerbangan berbasis di Thailand, Kantor Jaksa Wilayah Jeonju mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Jaksa menduga bahwa Moon menunjuk Lee Sang-jik untuk memimpin Badan Usaha Kecil Menengah dan Startup sebagai imbalan atas menantunya yang mantan, dengan nama belakang Seo, diangkat menjadi direktur eksekutif di Thai Eastar Jet, yang saat itu dikendalikan oleh Lee.
Mereka menduga bahwa sejumlah 223 juta won ($151.959) dalam gaji dan manfaat lain yang diberikan kepada Seo merupakan suap kepada Moon.
Partai Demokrat mengutuk dakwaan tersebut sebagai motivasi politik dan penyalahgunaan kekuasaan jaksa.
“Jadi gaji yang dibayarkan kepada menantu adalah suap kepada presiden? Apakah ini logika terbaik yang bisa mereka pikirkan setelah menarik kasus tersebut selama empat tahun?” kata juru bicara Park Kyung-mee dalam sebuah pernyataan.
Dakwaan terhadap Moon menambahkan namanya ke dalam daftar panjang mantan presiden Korea Selatan yang mendapati diri mereka dalam masalah dengan hukum.
Pengganti Moon, mantan presiden yang dipecat Yoon Suk-yeol, saat ini sedang menjalani persidangan atas tuduhan pemberontakan atas deklarasi hukum darurat yang singkat tahun lalu.
Empat pemimpin Korea Selatan lainnya, termasuk pendahulu langsung Moon Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, telah dijatuhi hukuman penjara.
Mentor politik Moon, mantan Presiden Roh Moo-hyun, mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 2009 saat sedang diselidiki atas tuduhan suap.
Saat menjabat, Moon, seorang mantan pengacara hak asasi manusia, mendorong untuk memperluas kesejahteraan sosial dan memperjuangkan rekonsiliasi dengan Korea Utara.
Korea Selatan akan mengadakan pemilihan presiden pada tanggal 3 Juni untuk menggantikan Yoon, yang pemakzulannya ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Korea awal bulan ini.