Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana untuk memperluas layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia, dengan menekankan perlunya meningkatkan kualitas layanan yang sudah ada.
“Kami tidak akan memperluas (layanan fast track haji) karena kami tahu kami belum memiliki kemampuan untuk menyiapkan apa yang perlu kami siapkan,” kata menteri tersebut dalam sebuah pernyataan.
Umar membuat pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi, Saleh Saad Almirba, di Kedutaan Besar Arab Saudi di sini pada hari Selasa.
Dia menyatakan harapannya bahwa semua jamaah haji Indonesia akan mendapatkan manfaat dari layanan fast track haji, yang merupakan bagian dari Inisiatif Jalur Makkah, proses layanan imigrasi dari Arab Saudi yang dilakukan di bandara-bandara Indonesia untuk menyederhanakan dan mempercepat proses imigrasi.
Namun, dia mencatat bahwa tujuan ini harus dikejar sesuai dengan kemampuan Indonesia untuk melaksanakan layanan tersebut.
Menteri Umar juga mengakui tantangan yang sedang berlangsung dalam melaksanakan layanan ini, termasuk identifikasi jamaah haji dan kasus pemalsuan dokumen.
Oleh karena itu, alih-alih memperluas layanan di Medan dan Makassar seperti yang direncanakan sebelumnya, Umar mengatakan kementeriannya akan meningkatkan layanan fast track yang sudah ada di tiga titik keberangkatan.
Dia juga menyoroti rencana untuk memperkuat kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam pengolahan jamaah haji dan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah biometrik canggih untuk mempercepat proses layanan.
“Kami juga akan meningkatkan, Arab Saudi akan meningkatkan, sehingga akan lebih mudah,” katanya.
“Oleh karena itu, dengan fast track, tidak akan ada lagi masalah teknis karena teknologi canggih ini akan membantu membuat segalanya lebih mudah,” katanya.
Menteri Umar juga mengungkapkan apresiasinya yang mendalam kepada Pemerintah Arab Saudi, termasuk Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, atas kemudahan yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia sehingga ibadah haji mereka dapat berjalan lancar.
“Kami berterima kasih kepada Raja Salman dari Arab Saudi atas banyak kemudahan yang diberikan kepada Indonesia,” katanya.
“Layanan fast track ini juga merupakan bagian dari kemudahan ini,” tambahnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi Arab Saudi, Saleh Saad Almirba, menekankan pentingnya layanan fast track haji karena haji adalah salah satu pilar Islam.
Oleh karena itu, pemerintah Saudi memberikan perhatian khusus dengan membuat pengaturan yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji.
Dia juga menjelaskan bahwa melalui layanan ini, jamaah haji akan difasilitasi dalam proses imigrasi untuk melaksanakan ibadah mereka.
“Fast track ini memudahkan jamaah haji yang akan tiba di tanah suci, dan mereka pasti akan memiliki proses yang sangat mudah sebelum mereka tiba di Arab Saudi,” katanya.
“Setelah tiba di Arab Saudi, barang bawaan mereka juga akan tiba lebih dulu, dan ini tentu akan memudahkan para jamaah untuk melaksanakan ibadah mereka dengan baik,” tambahnya.
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste, Faisal Abdullah H. Amodi, menyatakan bahwa penyediaan layanan tersebut merupakan suatu kehormatan bagi Pemerintah Saudi dan mendorong kerja sama lebih lanjut.
“Kami berharap kerja sama yang telah terjalin akan terus ditingkatkan antara kedua belah pihak, terutama tentang bagaimana menghapus hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fast track ini,” ujar duta besar tersebut.
“Karena kerja sama dan koordinasi yang luar biasa akan memberikan kontribusi penting bagi kesuksesan kegiatan ini,” tegas duta besar tersebut.
Berita terkait: Indonesia akan mengirim 221 ribu jamaah haji pada tahun 2025
Berita terkait: Indonesia mendapatkan tambahan kuota 2.210 petugas haji: Menteri
Berita terkait: Pejabat Arab Saudi memastikan kesiapan layanan haji selama kunjungan ke Jakarta
Translator: Katriana
Editor: Primayanti
Hak cipta © ANTARA 2025