Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri Indonesia sedang mempersiapkan untuk gelombang kedua retret nasional bagi pemimpin daerah terpilih yang baru.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa retret tersebut ditujukan untuk pemimpin yang dinyatakan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah tahun lalu setelah penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
MK telah memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, dengan provinsi Papua menjadi satu-satunya yang belum mengadakan pemilihan ulang.
“Untuk tingkat gubernur, hanya satu daerah yang belum melakukan pemungutan suara ulang, yaitu provinsi Papua,” kata Karnavian pada hari Kamis.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan melakukan pelantikan massal lainnya untuk pemimpin kabupaten dan kota yang telah memenangkan sengketa pemilu mereka.
“Kepala daerah dan walikota akan dilantik oleh gubernur masing-masing. Dengan kata lain, tidak akan ada acara seperti pelantikan serentak yang diadakan pada 20 Februari,” kata Karnavian.
Selama pelantikan Februari, Presiden Prabowo melantik total 961 pemimpin daerah di Istana Negara. Keesokan harinya, lebih dari 500 dari mereka memulai retret nasional selama satu minggu di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.
Berita terkait: Retret 2025: Pemimpin daerah siap berjuang untuk kesejahteraan rakyat
Berita terkait: Menteri dorong kepala daerah untuk memastikan stabilitas politik, keamanan
Penerjemah: Fathur R/Andi F, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025