Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pengawasan makanan selama liburan Natal dan Tahun Baru untuk memastikan konsumsi makanan yang aman oleh masyarakat.
“Kami rutin melakukan pengawasan, tetapi selama periode tertentu, seperti Natal dan Tahun Baru, BPOM melakukan intensifikasi pengawasan. Ini sangat penting untuk memastikan masyarakat tetap sehat,” kata Deputi BPOM untuk pengawasan makanan olahan, Rita Endang, dalam diskusi online di sini pada hari Rabu.
Selama liburan Natal dan Tahun Baru, BPOM memperkuat pengawasan makanan secara serentak di seluruh Indonesia. Pengawasan dilakukan dalam lima tahap mulai dari 1 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024.
Prioritas diberikan pada produk makanan olahan tanpa izin edar, makanan kadaluwarsa, dan makanan dengan kemasan rusak seperti kaleng yang penyok dan berkarat.
BPOM juga memantau fasilitas dan pemangku kepentingan peredaran makanan seperti importir, distributor, toko, grosir, supermarket, hipermarket, pasar tradisional, pembuat paket makanan, dan penjual offline dan online.
Dalam inspeksi tersebut, BPOM menginformasikan bahwa 70 persen fasilitas peredaran makanan di 34 provinsi di Indonesia mendapatkan hasil yang baik. Namun, 29 persen fasilitas tidak memenuhi persyaratan, kata Endang.
BPOM menemukan bahwa 52 persen dari 86 ribu makanan kemasan tidak memiliki izin edar, 41 persen kadaluwarsa, dan sisanya rusak, katanya.
Deputi BPOM bidang penegakan hukum, Rizkal, menginformasikan bahwa lembaga tersebut mengeluarkan produk yang tidak memenuhi persyaratan pada saat pengawasan.
Pihaknya juga memberlakukan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.
“Kami segera mengeluarkan produk yang tidak memenuhi persyaratan dari rak dan memberi peringatan kepada (pelaku usaha) agar tidak mengedarkannya,” katanya.
Berita terkait: Kementerian bersinergi untuk memperketat pengawasan impor ikan dan garam
Berita terkait: BPOM pastikan pengawasan makanan untuk kepala negara selama KTT ASEAN