Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia disarankan untuk menerapkan langkah-langkah dalam menanggapi tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia, termasuk mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memperbarui sistem perdagangan global.
Kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyampaikan hal ini dalam sebuah pernyataan yang dikutip di sini pada Jumat.
“Dalam situasi ini, saya menyarankan pemerintah mengambil inisiatif, termasuk mendorong WTO untuk membuat kebijakan yang menciptakan lingkungan perdagangan global yang lebih sehat dan adil serta mendukung pertumbuhan ekonomi global,” katanya.
Abdullah menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus mendukung kepentingan ekonomi universal daripada menjadi alat untuk keuntungan unilateral superpower—sebuah praktik yang diyakininya dapat menyebabkan depresi ekonomi global.
“Indonesia perlu mengingatkan dunia bahwa WTO didirikan untuk mempromosikan perdagangan non-diskriminatif, membangun kapasitas perdagangan internasional, memperjuangkan perdagangan bebas, dan menyediakan forum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional,” tegasnya.
Legislator menyatakan bahwa pendekatan tersebut harus diikuti dengan upaya untuk menjaga kekuatan ekonomi nasional Indonesia.
Beliau menekankan pentingnya pemerintah mengidentifikasi pasar alternatif untuk produk ekspor Indonesia guna menjaga surplus perdagangan negara.
Lebih lanjut, beliau mendorong pemerintah untuk memastikan penerapan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2025, yang mensyaratkan eksportir untuk menyetor seluruh pendapatan devisa dari ekspor sumber daya alam ke bank-bank domestik.
Mengenai pengurangan ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, Abdullah menyoroti pentingnya mendalamkan kesepakatan swap mata uang bilateral dengan mitra perdagangan strategis.
Beliau juga menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan fiskal kontrasyklis untuk membantu bisnis menghadapi ketidakpastian ekonomi global tanpa mengorbankan posisi fiskal negara.
Mengenai investasi, anggota DPR menekankan perlunya menciptakan ekosistem yang lebih inklusif bagi pasar saham dan keuangan dengan memperbaiki infrastruktur dan merancang kebijakan yang lebih efektif, yang sangat penting untuk menjaga daya tarik Indonesia bagi investor internasional.
Memperjelas saran terakhirnya, Abdullah menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan kepada bisnis, sehingga menjadi mitra dialog yang terpercaya.
Berita terkait: Indonesia memperkirakan tarif balasan Trump sejak awal: KSP
Berita terkait: Indonesia sebaiknya meningkatkan perdagangan dengan BRICS di tengah tarif tinggi AS: Pakar
Berita terkait: Pemerintah harus mengantisipasi dampak tarif impor AS: Anggota DPR
Penerjemah: Imamatul S, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2025