Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah mengidentifikasi tujuh juta hektar lahan sebagai lokasi potensial untuk program kehutanan sosial, yang diharapkan dapat mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Kami memiliki rencana untuk program kehutanan sosial, inisiatif yang ditetapkan sebagai program strategis nasional,” ungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam siaran pers dari kantornya di sini pada hari Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa program tersebut pada dasarnya telah beroperasi sejak pemerintahan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), dengan 8,3 juta hektar lahan yang diubah menjadi “hutan sosial.”
“Selama masa jabatan Presiden Jokowi, pemerintah mengidentifikasi 12,7 juta hektar lahan potensial,” katanya.
“Petani sudah memiliki akses ke 8,3 juta hektar, yang berarti empat juta hektar masih tersedia untuk digunakan,” tambah Antoni.
Menteri menjelaskan bahwa tujuh juta hektar yang baru diumumkan termasuk empat juta hektar yang sebelumnya diidentifikasi, bersama dengan lahan yang baru dinilai.
“Berdasarkan evaluasi saya, total lahan potensial telah meningkat dari 12,7 juta menjadi 15 juta hektar. Dengan kata lain, kita sekarang memiliki kesempatan untuk memberikan akses kepada petani kita ke tujuh juta hektar hutan sosial,” katanya.
Antoni juga menekankan komitmen pemerintah untuk mendorong petani lokal agar memanfaatkan secara optimal area hutan untuk berkontribusi pada tujuan swasembada pangan dan energi Indonesia.
Sementara itu, dia menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara tujuan tersebut dengan langkah-langkah keberlanjutan untuk melindungi ekosistem hutan.
Untuk itu, menteri menyoroti kebutuhan bagi petugas kehutanan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan kolaboratif dalam perlindungan hutan – yang menyambut petani sambil memastikan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab.
Berita terkait: Kementerian mendukung kemandirian pangan melalui kehutanan sosial
Berita terkait: Kehutanan sosial meningkatkan pendapatan bagi 1,4 juta keluarga: Menteri Indonesia
Berita terkait: Kementerian soroti ketimpangan gender dalam kehutanan sosial
Translator: Arnidhya N, Tegar Nurfitra
Editor: Primayanti
Hak cipta © ANTARA 2025