Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Mencapai pertumbuhan tersebut akan menjadi tantangan yang sulit di tengah ketidakpastian yang mengancam lanskap ekonomi global. Selain itu, konsumsi publik yang masih dalam upaya pemulihan oleh pemerintah, dan kondisi industri dalam negeri yang diuji oleh PHK yang meluas, menambah beban bagi pemerintah saat ini dalam mencapai target tersebut. Namun, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara bertahap, dimulai dengan menetapkan target pertumbuhan sebesar 5,2 persen dalam anggaran negara 2025.
Selama pertemuan koordinasi kementerian pada tanggal 27 Februari 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi sedang dikejar melalui beberapa kebijakan strategis. Kebijakan tersebut bervariasi mulai dari distribusi bantuan sosial hingga memberikan stimulus khusus selama Ramadan dan Idul Fitri. “Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas makroekonomi,” tambahnya.
Secara umum, ada beberapa fenomena siklikal di sisi pasokan dan permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025. Pemerintah saat ini sedang fokus pada periode Ramadan dan Idul Fitri, yang selalu mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari segi pasokan maupun permintaan.
Dari sisi pasokan, sektor industri non-migas seperti industri makanan dan minuman serta industri tekstil diprediksi akan meningkatkan produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan. Sektor perdagangan grosir dan eceran juga diharapkan akan tumbuh karena adanya peningkatan pasokan domestik. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga selama Ramadan akan menjadi pendorong utama ekonomi.
Pemberian tunjangan Idul Fitri kepada pegawai negeri dan karyawan swasta juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, insentif listrik diberikan selama Ramadan untuk menjaga daya beli.
Untuk meningkatkan konsumsi publik, pemerintah mengoptimalkan distribusi bantuan sosial, contohnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dan penyerapan gabah petani. Pemerintah telah mengalokasikan Rp150 triliun untuk penyaluran fase I PKH tahun 2025. Penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara.
Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap tiga juta ton beras hingga April 2025. “Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, dan mendukung distribusi bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelas menteri tersebut.
Pemberian tunjangan Idul Fitri kepada pegawai negeri diharapkan akan dilakukan tiga minggu sebelum Idul Fitri paling cepat, dan untuk karyawan swasta, seminggu sebelum paling lambat. Akselerasi pemberian tunjangan Idul Fitri kepada pegawai negeri dengan anggaran Rp50 triliun bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, dan merangsang perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.
Pada pertemuan koordinasi kementerian pada tanggal 27 Februari, pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan stimulus untuk Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri. Pertama, pemerintah memutuskan untuk merealisasikan kembali diskon tiket pesawat. Diskon pada tiket penerbangan kelas ekonomi domestik akan diberikan melalui insentif PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 6 persen, dengan perkiraan penurunan harga tiket sebesar 13,2–14 persen, yang akan berlaku dari 25 Maret hingga 7 April.
Program ini bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta turis, selama periode Idul Fitri. Kedua, pemerintah menetapkan diskon tol sebesar 20 persen untuk perjalanan jarak jauh selama musim mudik Idul Fitri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengendalikan biaya transportasi dan membuat distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar.
Diskon akan berlaku di jalan tol utama pada rute mudik Idul Fitri. Pemerintah akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk menyediakan area istirahat yang memadai dan layanan informasi kepada para pelancong pulang kampung.
Ketiga, pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program diskon belanja, seperti Program Jumat Mubarak dari 28 Februari hingga 28 Maret, di berbagai toko ritel di bawah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Ini termasuk bazar UMKM untuk barang kebutuhan pokok dan berbagai penawaran dengan target transaksi hingga Rp77 triliun.
Keempat, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Program Pariwisata Pulang Kampung Idul Fitri, di mana akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen Idul Fitri melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata yang terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di rute utama mudik.
Kelima, pemerintah memutuskan untuk melakukan operasi pasar pangan terjangkau melibatkan berbagai pihak, termasuk Bulog, dari 24 Februari hingga 29 Maret untuk menjaga harga barang kebutuhan pokok stabil selama Ramadan dan Idul Fitri.
Menteri Hartarto mengharapkan langkah tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah juga telah menyiapkan dan menerapkan paket stimulus ekonomi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun ini.
Pertama, pemerintah memberikan diskon listrik pada Januari dan Februari 2025 untuk mengurangi pengeluaran masyarakat. Kedua, pemerintah menawarkan menanggung PPN atas pembelian properti dan kendaraan listrik (EV).
Ketiga, pemerintah menanggung pajak penjualan barang mewah untuk pembelian EV dan kendaraan hibrida, yang diharapkan akan mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan dan memperkuat industri otomotif nasional.
Keempat, pemerintah menanggung beban pajak penghasilan sektor padat karya untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, dan menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kelima, pemerintah memberikan insentif pajak untuk kegiatan bisnis perhiasan. Sinkronisasi peraturan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bank emas, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik ekosistem bisnis bank emas dan mendukung pengembangannya.
Selanjutnya, Menteri Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bunga rendah untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025.
Pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari, penyaluran KUR mencapai Rp28,73 triliun, atau 9,99 persen dari target Rp287,47 triliun yang ditetapkan untuk tahun ini. Pinjaman diberikan kepada 531.148 debitur. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp55,4 triliun pada 31 Maret.
Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi, termasuk pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital UMKM.
Stimulus ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.