PMII Pamekasan Mengungkap Temuan Terkait Rokok Polos di Madura

“

loading…

PC PMII Pamekasan melakukan audiensi dengan Bea Cukai. Foto/Istimewa

PAMEKASAN – Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan Homaidi membeberkan beberapa persoalan yang terjadi di Madura. Pertama, di Madura peredaran rokok polos (tanpa pita cukai) makin masif peredarannya.

Kondisi itu dinilai merugikan para pelaku industri kretek di tingkat industri kecil dan menengah. Temuan di lapangan, kata dia, beberapa industri kretek kecil yang selama ini mematuhi peraturan pemerintah harus berhadapan dengan para pelaku usaha rokok polos di pasar.

Hal itu diyakininya akan berdampak langsung pada daya beli mayoritas konsumen rokok di segmen ekonomi menengah ke bawah. “Dampak terbesarnya justru berisiko mengurangi pendapatan negara dari sektor cukai, karena konsumen tidak memiliki daya beli untuk produk yang lebih mahal atau rokok legal,\” kata Homaidi, Rabu (5/2/2025).

Kedua, dia mengungkapkan, selama ini industri kretek kelas kecil dan menengah memiliki peran penting dalam ekonomi lokal. Mereka menciptakan lapangan kerja tidak hanya di sektor industri, tetapi juga dalam rantai pasokan seperti pengecer, distributor, petani tembakau, dan pekerja kasar di industri pengolahan tembakau.

\”Data dari beberapa daerah menunjukkan bahwa pabrik kelas menengah memiliki tenaga kerja dengan proporsi yang signifikan dalam skala ekonomi lokal,\” ujarnya.

Ketiga, terkait tingkat pengawasan kantor Bea Cukai harus extra ordinary. Dikatakan Homaidi, temuan di lapangan meningkatnya industri rokok di Madura. Pihaknya, mendorong pengawasan ekstra guna memastikan bahwa industri tersebut tidak memproduksi rokok polos.

\”Kepala Kantor Bea Cukai Madura seharusnya menggandeng aparat hukum guna melakukan pengawasan intensif dan memberikan efek jera sebagaimana peraturan yang ada,\” katanya.

Karena itu, PC PMII Pamekasan memberikan beberapa masukan untuk Kantor Bea Cukai Madura. Pertama, merumuskan kebijakan yang fairness dan berkeadilan.

Sebab, kebijakan yang diskriminatif akan berdampak pada penurunan tenaga kerja dan perputaran ekonomi melambat. \”Ketika banyak pekerja kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat setempat juga akan menurun, yang pada gilirannya memengaruhi berbagai bisnis lokal,\” imbuhnya.

“