Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengakui adanya sejumlah sertifikat hak milik (SHM) atau sertifikat hak guna usaha (SHGU) di atas lahan hutan. Hal ini disampaikan saat membahas program integrated land administration and spatial planning (ILASP) bersama Komisi II DPR RI. Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dalam program tersebut untuk menghindari tumpang tindih sertifikat.
Nusron menyatakan bahwa ada perusahaan atau tanah yang sudah disertifikatkan sebagai SHM atau SHGU namun kemudian ditemukan berada di kawasan hutan. Sebaliknya, ada juga kasus di mana petanya seharusnya hutan namun petugas menerbitkan sertifikat atas lahan tersebut. Meskipun tidak diungkapkan jumlah pastinya, Nusron memastikan bahwa pemerintah telah menemukan solusi untuk masalah tersebut dengan membuat kesepakatan antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan.
Menurut Nusron, jika lahan tersebut seharusnya hutan namun sudah memiliki SHGU atau SHM, maka pemerintah akan memenangkan hutan tersebut dan membatalkan sertifikatnya. Sebaliknya, jika lahan tersebut seharusnya sudah memiliki sertifikat HGU, HGB, atau hak milik namun tiba-tiba diidentifikasi sebagai kawasan hutan, maka Kementerian Kehutanan akan menghapusnya dari peta hutan.
Selain itu, Menteri Nusron juga telah membatalkan 50 bidang sertifikat hak atas tanah di area Pagar Laut Tangerang dan menyatakan bahwa jumlah tersebut masih akan bertambah. Langkah-langkah ini diambil untuk mengatasi masalah tumpang tindih sertifikat dan memastikan keberlangsungan program ILASP.
Terjadi kerjasama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan tidak akan ada lagi kasus di mana lahan yang seharusnya hutan malah memiliki sertifikat SHM atau SHGU, dan sebaliknya. Upaya pembersihan peta hutan dari lahan yang seharusnya tidak dijadikan lahan perkebunan atau industri merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.
Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tata ruang dan pemanfaatan lahan di Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan kerja sama antar instansi terkait, diharapkan tidak akan ada lagi kasus tumpang tindih sertifikat yang dapat merugikan kedua belah pihak. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.