Keputusan untuk menunda pemilihan bulan ini di Senegal bertentangan dengan konstitusi negara, demikian putusan yang diambil oleh pengadilan tertinggi negara tersebut.
Mahkamah Konstitusi mencabut dekret Presiden Macky Sall dan sebuah undang-undang kontroversial yang disahkan oleh parlemen yang memindahkan pemungutan suara menjadi bulan Desember.
Protes massal telah melanda negara Afrika Barat ini, yang dulunya dianggap sebagai benteng demokrasi di wilayah ini.
Para tokoh oposisi mengatakan bahwa ini merupakan “kudeta institusional”.
Bapak Sall telah mengumumkan bahwa ia menunda pemilihan karena alasan kekhawatiran terhadap kelayakan calon oposisi.
Usulannya didukung oleh 105 dari 165 anggota parlemen. Penundaan selama enam bulan awalnya diusulkan, tetapi perubahan mendadak memperpanjangnya menjadi 10 bulan, atau 15 Desember.
Bapak Sall telah menegaskan bahwa ia tidak berencana mencalonkan diri lagi. Tetapi para kritikusnya menuduhnya entah mencoba mempertahankan kekuasaan atau mempengaruhi siapa pun yang menggantikannya.
Calon oposisi dan anggota parlemen, yang telah mengajukan beberapa tantangan hukum terhadap undang-undang tersebut, kemungkinan akan merasa ditegaskan oleh keputusan pengadilan pada Kamis malam.
Khalifa Sall, lawan utama dan mantan walikota ibu kota Dakar, yang tidak ada hubungannya dengan presiden, menyebut penundaan ini sebagai “kudeta konstitusional” sementara Thierno Alassane Sall, kandidat lainnya, juga tanpa hubungan, menyebutnya sebagai “pengkhianatan besar”.
Putusan ini efektif berarti pemilihan akan tetap berlangsung – tetapi pengadilan tidak menyebutkan kapan harus dilaksanakan.
Hanya ada 10 hari sebelum tanggal pemungutan suara asli pada 25 Februari, dan sebagian besar kandidat belum melakukan kampanye sejak Presiden Sall mengeluarkan dekret pada 3 Februari, beberapa jam sebelum kampanye dimulai.
Keputusan pengadilan ini diambil pada hari yang sama dengan pembebasan beberapa politisi oposisi dan anggota masyarakat sipil dari penjara, yang beberapa di negara ini anggap sebagai upaya untuk meredakan opini publik.
Senegal selama ini dianggap sebagai salah satu demokrasi yang paling stabil di wilayah ini. Ini adalah satu-satunya negara di Afrika Barat daratan yang tidak pernah mengalami kudeta militer. Negara ini telah mengalami tiga pergantian kekuasaan yang relatif damai dan hingga awal bulan ini belum pernah menunda pemilihan presiden.
Presiden Sall telah berkuasa sejak tahun 2012, dengan periode kedua masa jabatannya dijadwalkan berakhir bulan April ini.
Presiden Sall dituduh oleh para kritikusnya mencoba mempertahankan kekuasaan.