Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menyatakan bahwa program Sekolah Damai merupakan salah satu upaya kontra terhadap penyebaran ide-ide radikal terorisme.
Hartono menjelaskan di sini pada hari Kamis bahwa program Sekolah Damai mengajarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang dapat mencegah berbagai ide radikalisasi yang dapat mengarah pada tindakan terorisme.
“Sekolah Damai adalah salah satu langkah mitigasi karena para pemuda dilengkapi dengan nilai-nilai tersebut (Pancasila) sejak usia dini,” ujar Hartono ketika ditemui saat kunjungannya ke SMA Negeri 13 Semarang.
Pada era digital saat ini, dia menarik perhatian pada dua saluran yang digunakan untuk menyebarkan ide terorisme, yaitu secara online dan offline.
Menurut kepala lembaga ini, penyebaran terorisme radikal melalui online lebih masif karena banyak pemuda sekarang menggunakan alat komunikasi online.
Oleh karena itu, untuk itu, dia memastikan bahwa BNPT selalu melakukan surveilans di dunia maya dan melaksanakan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui program Sekolah Damai.
Kepala BNPT menyatakan bahwa pelaksanaan program Sekolah Damai sejalan dengan poin pertama misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan memperkuat demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia diyakini mampu membentuk sinergi yang harmonis untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada pada jalur yang benar menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.
“Program Sekolah Damai memiliki nilai-nilai ini sehingga dapat menangkal ide-ide radikal, baik secara online maupun offline, serta melalui pendidikan formal dan non-formal,” tegasnya.
Berita terkait: LPSK menawarkan perlindungan bagi saksi dalam kasus pembunuhan enam anggota FPI
Berita terkait: Indonesia, UNODC, Kanada untuk melindungi anak-anak dari ideologi kekerasan
Berita terkait: Ketua DPR mendesak PBB untuk mencantumkan OPM sebagai organisasi teroris
Penerjemah: Agatha V, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2024