Tonton: Salome Zourabichvili berbicara dengan Steve Rosenberg dari BBC pada hari Sabtu. Presiden pro-Barat Georgia mengatakan bahwa dia akan tetap menjabat sampai pemilihan parlemen baru diadakan, karena protes terus berlangsung atas keputusan pemerintah untuk menunda negosiasi aksesi UE. Berbicara dengan BBC, Salome Zourabichvili, yang berpihak pada oposisi, mengklaim bahwa parlemen saat ini “tidak sah” setelah dugaan kecurangan dalam pemilihan bulan lalu. Zourabichvili mengatakan dia akan tetap menjalankan perannya sebagai presiden, meskipun parlemen yang baru terpilih mengatakan akan memilih penggantinya pada 14 Desember. Polisi anti huru hara telah dikerahkan di sekitar parlemen negara ini, titik fokus dari protes yang sedang berlangsung, yang telah melihat polisi menggunakan meriam air dan gas air mata dalam beberapa hari terakhir. “Saya menawarkan stabilitas ini untuk transisi, karena apa yang diminta orang-orang di jalanan adalah panggilan untuk pemilihan baru untuk mengembalikan negara ini dan jalannya ke Eropa,” kata Zourabichvili. Demonstrasi di ibu kota terus berlanjut selama tiga malam berturut-turut, dengan protes juga berlangsung di kota-kota Batumi, Kutaisi, Zugdidi, dan wilayah Georgia lainnya. Ratusan pegawai negeri telah menandatangani surat yang mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan pemerintah untuk menunda negosiasi dengan UE, mengatakan hal itu bertentangan dengan kepentingan nasional Georgia. Dubes Georgia untuk Bulgaria, Belanda, dan Italia juga mengundurkan diri. Sejak 2012, Georgia telah diperintah oleh Georgian Dream, sebuah partai yang dikritik karena mencoba mengalihkan negara dari UE dan lebih dekat dengan Rusia. Partai tersebut mengklaim kemenangan dalam pemilihan bulan lalu tetapi anggota oposisi memboikot parlemen baru, dengan dugaan kecurangan. Pada hari Kamis, Parlemen Eropa mendukung resolusi, yang menggambarkan pemilu sebagai tahap terbaru dalam “krisis demokratisasi yang memburuk” di Georgia dan mengatakan bahwa partai pemerintah “bertanggung jawab sepenuhnya”. Mengikuti resolusi tersebut, perdana menteri Georgia mengatakan pemerintahnya “memutuskan untuk tidak membahas masalah bergabung dengan Uni Eropa dalam agenda hingga akhir 2028”. Sebuah kelompok tokoh masyarakat, penulis, dan jurnalis telah melakukan protes di luar penyiar publik negara ini di ibu kota Tbilisi, menuduhnya sebagai corong bagi partai pemerintah negara itu. “Penyiar publik harus dibebaskan dari pengaruh Rusia dan tekanan rezim,” kata penulis dan aktivis Lasha Bugadze. “Penyiar publik mencakup seluruh Georgia dan mereka sedang mempengaruhi penduduk kami dengan propaganda, orang-orang yang mungkin tidak yakin apa yang sedang terjadi,” katanya. EPA Empat koalisi oposisi dan partai yang memenangkan kursi dalam pemilihan parlemen bulan lalu tetapi menolak untuk mengambil mandat mereka dengan mengutip pemalsuan suara yang meluas telah mengeluarkan pernyataan bersama, menyerukan pemilihan ulang di bawah pengawasan internasional. “Partai dengan mandat sah dari rakyat Georgia akan menghadapi rezim tidak sah dari Georgian Dream dan kekerasan sistemik terhadap demonstran damai dan jurnalis,” demikian pernyataan itu. AS telah mengutuk “penggunaan kekuatan berlebihan” di Georgia dan meminta semua pihak untuk memastikan protes tetap damai. “Rakyat Georgia dengan sangat mendukung integrasi dengan Eropa,” demikian pernyataan dari Departemen Luar Negeri. Sekitar 150 orang ditahan setelah protes 29 November di ibu kota Tbilisi. Polisi menggunakan meriam air, gas air mata, dan peluru karet untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Pada saat fajar 30 November, tindakan keras polisi meningkat ketika mereka mulai mengejar para demonstran, dengan laporan tentang pengunjuk rasa yang ditendang dan dipukuli dengan tongkat. Perdana Menteri negara itu, Irakli Kobakhidze, mengatakan bahwa 50 polisi terluka di tangan “pengunjuk rasa yang kejam yang melemparkan koktail Molotov, piroteknik, kaca, batu ke polisi”. Kobakhidze juga menyerang politikus Eropa karena “membuang tumpukan cacian” pada pemerintah Georgia.
