Jaksa penuntut utama Pengadilan Pidana Internasional (PPI) mengatakan telah meminta surat perintah penangkapan untuk pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya. Karim Khan mengatakan ada alasan yang wajar untuk percaya bahwa Min Aung Hlaing bertanggung jawab pidana atas penindasan dan pengusiran Rohingyas ke Bangladesh tetangga. Ratusan ribu Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada tahun 2017 untuk melarikan diri dari kampanye yang PBB gambarkan sebagai genosida yang diluncurkan oleh militer Burma. Namun, pemerintah Myanmar membantah hal ini, mengatakan bahwa mereka hanya melancarkan kampanye melawan militan Rohingya. Serangan terhadap Rohingya pertama kali dimulai pada tahun 2017, setelah militan Rohingya melancarkan serangan mematikan terhadap lebih dari 30 pos polisi di Myanmar. Mereka mengatakan pasukan menanggapi ini dengan membakar desa mereka, dan menyerang serta membunuh warga sipil. Setidaknya 6.700 Rohingya, termasuk setidaknya 730 anak di bawah usia lima tahun, tewas dalam sebulan setelah kekerasan pecah, menurut lembaga amal medis Médecins Sans Frontières (MSF). Amnesty International mengatakan militer Myanmar juga memperkosa dan menyalahgunakan perempuan dan gadis Rohingya. Kekerasan mengerikan terhadap Rohingya memicu protes internasional, dan tuntutan pertanggungjawaban – sesuatu yang sulit, dengan pemimpin Burma saat itu, Aung San Suu Kyi, menolak untuk mengadili jenderalnya. Myanmar bukan anggota PPI, sehingga awalnya membawa kasus terhadap militer di sana tampaknya tidak mungkin. Namun, jaksa PPI kemudian berpendapat bahwa karena beberapa kejahatan yang diduga, terutama pengusiran, juga terjadi di Bangladesh – yang merupakan anggota – ada dasar untuk dakwaan. Sekarang, setelah lima tahun penyelidikan, jaksa penuntut mengatakan ia memiliki cukup bukti untuk meminta surat perintah penangkapan internasional terhadap Min Aung Hlaing. Sebuah panel dari tiga hakim PPI sekarang harus memutuskan permintaan jaksa penuntut. Ada juga kasus genosida yang sedang berlangsung terhadap militer di Pengadilan Internasional. Organisasi hak asasi manusia menyambut baik berita surat perintah penangkapan Min Aung Hlaing, dengan salah satunya menyebutnya sebagai “hari perayaan”. “Permintaan surat perintah penangkapan dari jaksa PPI ini adalah peringatan keras bagi para pemimpin militer Myanmar yang abusive bahwa mereka tidak berada di luar jangkauan hukum,” kata Maria Elena Vignoli, penasihat keadilan internasional senior di Human Rights Watch. “Ini adalah hari perayaan yang langka bagi Rohingya,” kata Tun Khin, presiden Burmese Rohingya Organisation di Inggris, kepada agensi berita Reuters. “Hari ini kita akhirnya telah mengambil langkah lain menuju keadilan dan pertanggungjawaban.” Myanmar saat ini sedang dalam perang saudara, dengan tentara Min Aung Hlaing mengalami kerugian signifikan. Min Aung Hlaing pertama kali berkuasa pada tahun 2021, setelah ia memimpin kudeta terhadap pemerintah terpilih Aung Sang Suu Kyi. Ia telah menjadi paria internasional sejak meluncurkan kudetanya yang merugikan, dan jarang bepergian – dan tidak mungkin ia akan pernah berakhir di pengadilan di Den Haag. Namun bagi ratusan ribu Rohingya yang terjebak di perkemahan yang menyedihkan di Bangladesh, kasus ini setidaknya dapat menunjukkan bahwa mereka tidak dilupakan.
