Jakarta (ANTARA) – Indonesia menyesalkan kegagalan terus menerus Dewan Keamanan PBB (UNSC) untuk mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan semua sandera.
“Kegagalan tersebut telah menghambat proses perdamaian dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina,” menurut pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri yang dipublikasikan di akun media sosial mereka pada Kamis (21 November).
Indonesia juga mendesak komunitas internasional untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai gencatan senjata permanen dan memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan dan distribusi kepada seluruh rakyat Palestina.
AS, pada Rabu (20 November), sekali lagi menggunakan hak veto untuk menghalangi rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza.
Rancangan tersebut bertujuan untuk menuntut pembebasan semua sandera tanpa syarat dan agar PBB memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.
Resolusi tersebut menyoroti krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Juga menuntut pembukaan kembali akses ke kebutuhan dasar dan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi rakyat di Gaza untuk menjaga kehidupan mereka.
AS menggunakan hak veto, pada Rabu, untuk kali keempatnya terhadap rancangan resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza, yang secara luas diyakini oleh komunitas global telah meningkat menjadi tindakan genosida.
AS telah menggunakan hak veto terhadap resolusi-resolusi tersebut pada Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari 2024, sementara abstain pada resolusi lain yang terkait.
Berita terkait: Indonesia mempertanyakan peran UNSC dalam membangun perdamaian di tengah konflik Gaza
Berita terkait: Menlu RI mengingatkan PBB mengenai mandat untuk perdamaian di Palestina
Translator: Cindy Frishanti O, Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024