Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan berencana untuk mengembangkan lebih lanjut Pelabuhan Dumai di Provinsi Riau dan Pelabuhan Selat Lampa di Provinsi Kepulauan Riau untuk memanfaatkan potensi dan fungsi dari kedua fasilitas tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pernyataan tersebut saat kunjungannya ke kedua provinsi pada hari Kamis (8 Februari).
“Di Dumai, saya mengetahui bahwa pelabuhan ini memiliki potensi besar. Namun, fungsi pelabuhan ini belum dimaksimalkan. Perlu dicatat bahwa volume mobilitas orang dari dan ke Malaysia melalui pelabuhan ini cukup tinggi,” katanya dalam pernyataan yang diterima dari Kementerian Perhubungan di Jakarta pada hari Jumat.
Untuk itu, ia memerintahkan perusahaan pengelola pelabuhan milik negara, PT Pelindo, untuk melakukan revitalisasi Pelabuhan Dumai, termasuk dengan melakukan pengerukan kolam dan memperluas kapasitas terminal penumpang pelabuhan.
Setelah kunjungannya ke Pelabuhan Dumai, Menteri Sumadi menuju ke Pelabuhan Selat Lampa di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, di mana ia meminta pembangunan terminal serta area yang khusus untuk kontainer.
“Berdasarkan pengamatan saya, Pelabuhan Selat Lampa memiliki potensi karena perairannya dalam dan tenang. Oleh karena itu, kami telah sepakat untuk membangun terminal untuk penumpang kapal eksplorer dan menyiapkan lahan yang khusus untuk kontainer,” jelasnya.
Menteri kemudian memperhatikan tingkat aksesibilitas Pelabuhan Selat Lampa, dengan menekankan perlunya membuat pelabuhan ini lebih mudah diakses untuk mengoptimalkan fungsinya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Sumadi menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengatasi masalah tersebut.
“Kami akan mengevaluasi aksesibilitas pelabuhan dan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Pelabuhan Selat Lampa terletak di Kepulauan Natuna, sebuah wilayah yang sangat strategis bagi Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan sembilan negara.
Dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mewujudkan pembangunan yang adil untuk semua wilayah Indonesia, termasuk yang berada di wilayah perbatasan negara, seperti Kepulauan Natuna.
Penerjemah: Benardy F, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2024