Para pengunjuk rasa di wilayah Georgia yang memisahkan diri dari Abkhazia telah menyerbu parlemen dan kompleks presiden setelah pemerintah berencana untuk menyetujui RUU pro-Rusia yang kontroversial. RUU tersebut, yang akan melegalkan investasi dan kepemilikan tanah Rusia, ditarik setelah para pengunjuk rasa mengambil alih kawasan pemerintah di ibu kota Sukhumi. Presiden dan perdana menteri kabarnya melarikan diri dari kompleks presiden. Abkhazia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1999, dan Moskow mengakui wilayah tersebut sebagai negara yang independen setelah perang Georgia-Rusia pada tahun 2008. Georgia menyatakan Abkhazia sebagai “diduduki” oleh Rusia. Kebanyakan negara menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari Georgia. Terletak di sepanjang Laut Hitam dan pegunungan Kaukasus, Abkhazia dikenal karena keindahan alam dan garis pantainya. Penduduk setempat khawatir akan adanya investasi Rusia yang bisa merusak lanskap dengan kompleks perumahan dan mengeluarkan harga penduduk dari pasar properti. Abkhazia secara historis dikenal sebagai tujuan liburan bagi elit Soviet, dan sejak diakui oleh Moskow dan sekutunya, telah mempertahankan kehadiran Rusia. Kementerian luar negeri Rusia memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke Abkhazia dan jika sudah berada di sana “untuk menjaga kewaspadaan yang meningkat, tidak mendekati tempat kerusuhan, dan, jika memungkinkan, meninggalkan” wilayah tersebut. Juru bicara kementerian luar negeri Maria Zakharova mengatakan Rusia tidak akan campur tangan dan “percaya” bahwa situasi akan “diatasi secara eksklusif dengan cara politik damai”, menambahkan sayangnya oposisi tidak menyelesaikan ketidaksetujuan melalui “dialog beradab, saling menghormati”. Rekaman video menunjukkan ratusan pengunjuk rasa merangsek ke parlemen, menjatuhkan jendela besi dan memanjat melalui jendela yang pecah. Menurut agen berita negara Rusia RIA Novosti, para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Aslan Bzhania, dengan oposisi saat ini sedang mendiskusikan penggantinya. Ini bukan pertama kalinya seorang pemimpin dipanggil untuk mengundurkan diri. Pada tahun 2014, demonstran menyerbu markas presiden, memaksa pemimpin saat itu Alexander Ankvab melarikan diri. Dia kemudian mengundurkan diri karena tuduhan korupsi dan pemerintahan yang buruk. Pada tahun 2020, pemimpin oposisi Raul Khadzhimba, yang terpilih setelah kerusuhan pada tahun 2014, juga terpaksa mundur setelah protes jalanan.
