Koalisi pemerintah Jerman dan oposisi konservatif telah setuju untuk menyerukan tindakan tegas pemerintah terhadap anti-Semit meskipun ada kekhawatiran bahwa upaya tersebut bisa disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap Israel.
Rencana gerak tersebut menyatakan bahwa pemerintah Jerman harus terus “mendukung secara aktif keberadaan dan kepentingan keamanan yang sah dari Negara Israel.”
Tiga partai dalam koalisi tengah-kiri Kanselir Olaf Scholz mengumumkan kesepakatan tersebut pada Sabtu bersama dengan blok oposisi konservatif CDU/CSU.
Rencana tersebut, yang tidak mengikat secara hukum, dijadwalkan untuk didiskusikan dan dipungut suara di parlemen Jerman, Bundestag, sesegera mungkin pekan depan.
Rencana tersebut meminta “celah dalam hukum ditutup dan opsi represif dimanfaatkan secara konsisten” terhadap mereka yang dianggap oleh negara Jerman sebagai anti-Semit, terutama dalam hukum pidana dan dalam hukum tempat tinggal, suaka, dan kewarganegaraan.
Definisi anti-Semitisme Aliansi Pengingat Holocaust Internasional (IHRA) akan digunakan sebagai “prinsip panduan” oleh lembaga pemerintah di semua tingkatan, menurut rancangan.
Definisi IHRA telah dikritik oleh para sarjana karena label banyak jenis kritik terhadap Israel sebagai anti-Semit.
Dalam surat kepada anggota parlemen tahun lalu, sekelompok pengacara Jerman terkemuka memperingatkan bahwa penggunaan definisi IHRA akan membawa ke “tanah yang sangat problematis dalam hal konstitusi dan hukum internasional.”
Rencana tersebut juga menuduh imigran dari negara-negara Muslim cenderung anti-Semit, berbeda dengan warga Jerman asli.
“Dalam beberapa bulan terakhir, tingkat anti-Semitisme berdasarkan imigrasi dari negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah, di mana anti-Semitisme dan permusuhan terhadap Israel merajalela, juga karena indoktrinasi Islamis dan anti-Israeli, telah menjadi jelas,” demikian bunyi rancangan tersebut.
Partai politik Jerman juga berpendapat dalam rancangan bahwa anti-Semitisme telah meningkat di kalangan aktivis sayap kiri, dengan rancangan tersebut mengkritik pendekatan “relativisasi dan meningkatnya anti-Semitisme terkait Israel dan anti-imperialisme sayap kiri.”
Presiden Masyarakat Jerman-Israel, Volker Beck, menggambarkan dirinya sebagai sangat puas dengan rancangan yang disampaikan pada Sabtu. “Dukungan yang jelas dan tanpa syarat terhadap pertahanan diri Israel oleh Bundestag Jerman membantu mengoreksi iritasi yang telah dikirim dari Berlin dalam beberapa bulan terakhir,” katanya.
Komentar Beck tentang “iritasi” tampaknya merujuk pada komentar bulan lalu dari Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, yang mengatakan bahwa ekspor persenjataan ke negara asing termasuk Israel akan diperiksa dalam kerangka hukuman, hukum UE, dan internasional.
Rancangan yang diungkapkan pada Sabtu disambut dengan kritik tajam dari sejumlah organisasi serta beberapa ratus aktivis, seniman, pengacara, dan akademisi.
Dalam surat terbuka, mereka mendukung proposal alternatif yang baru saja dipublikasikan yang disusun oleh sosiolog Armin Nassehi dan mantan anggota parlemen Partai Hijau Jerzy Montag, antara lain.
Proposal itu mendefinisikan perlindungan kehidupan Yahudi di Jerman sebagai tugas bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan.
Juga menyatakan bahwa pembantaian yang dilakukan oleh Hamas dan kelompok ekstremis lain pada 7 Oktober 2023 “tanpa syarat” dikutuk, namun pada saat yang sama mencatat “penderitaan tak terukur” dari populasi sipil Palestina di Jalur Gaza.
Israel telah melakukan serangan militer terus-menerus di Gaza sejak serangan itu, di mana puluhan ribu warga Palestina tewas.
Alih-alih mengandalkan “definisi tidak pasti,” surat terbuka itu meminta tindakan konkret diambil seperti reformasi hukum hak asasi manusia atau perubahan dalam pendidikan.
Para pendukung surat itu termasuk Amnesty International Jerman dan Medico International. Tanda tangan lain termasuk Susanne Baer, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Jerman, serta aktivis iklim Luisa Neubauer, peneliti migrasi Naika Foroutan, dan penulis Austria terkenal Eva Menasse.
