Fathi merespons wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perbankan. Menurutnya, langkah ini dapat menghidupkan kembali sektor usaha kecil.
Fathi berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman mereka, terutama yang terdampak pandemi dan kondisi ekonomi sulit belakangan ini.
Fathi menekankan pentingnya kriteria yang jelas dan perlindungan terhadap potensi moral hazard dalam pelaksanaan kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan ini harus tepat sasaran dan transparan agar dapat mendorong pemulihan ekonomi tanpa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Fathi juga menyoroti potensi kebijakan ini untuk menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat. Dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki potensi namun terhambat oleh keterbatasan finansial, pemerintah bisa membantu menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan inklusif.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Prabowo akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang akan menjadi dasar hukum pemutihan utang jutaan petani dan nelayan. Menurut Hashim, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas sedang menyiapkan perpres tersebut, dan Prabowo kemungkinan akan menandatangani perpres tersebut pekan depan.
Hashim menjelaskan bahwa utang yang akan dihapus melalui perpres tersebut adalah utang masa lalu, termasuk utang saat krisis moneter 1998. Meskipun penghapusan buku telah dilakukan, hak tagih dari bank belum dihapus. Hashim mengatakan bahwa banyak petani dan nelayan tidak bisa mengakses pinjaman ke perbankan karena skor kredit mereka buruk akibat utang lamanya.
Hashim menambahkan bahwa pemutihan utang petani dan nelayan ini sudah dikonsultasikan Prabowo ke tim ekonominya dan bahwa kebijakan ini tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.