Natalius Pigai diresmikan sebagai Menteri HAM dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada hari Senin.
Pigai dikenal karena aktivitasnya dalam advokasi hak asasi manusia. Lahir di distrik Paniai, Papua Tengah, pada tanggal 28 Juni 1975, ia telah menjadi aktivis dengan berbagai lembaga.
Dari tahun 1999–2002, ia bekerja dengan Yayasan Sejati, yang berfokus pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.
Pigai, yang lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Pedesaan Yogyakarta (STPMD) dan juga mengikuti kursus statistik di Universitas Indonesia (UI), bergabung dengan Yayasan Cindelaras pada tahun 1998.
Dia bekerja di sana sebagai staf di yayasan tersebut yang berfokus pada hak-hak petani.
Sebagai orang asli Papua, Pigai aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua yang dilakukan oleh Institut Studi Renaissance, menjabat sebagai ketua institut tersebut dari tahun 1998 hingga 2000.
Dia juga menjabat sebagai ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dari tahun 1997 hingga 2000 dan aktif dalam kerja bersama masyarakat sipil seperti mengadakan diskusi, seminar, dan aksi-aksi yang berorientasi pada perubahan.
Dia juga menjadi bagian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sekarang sudah bubar, dan Petisi 28.
Pigai tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia, tetapi juga bekerja di sektor publik.
Dia pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004, melayani di bawah Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea.
Dia juga pernah menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta bagian dari tim bantuan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2010 hingga 2012.
Antara tahun 2006 dan 2008, Pigai dipercaya untuk memandu dialog interaktif terkait dengan isu politik dan pemerintahan. Dialog tersebut disiarkan di televisi nasional TVRI.
Dia juga menulis secara produktif tentang kondisi hak asasi manusia di Papua dan isu-isu lain yang berkaitan dengan pekerja migran, pekerja disabilitas, dan anak-anak pekerja migran.
Dari komisioner hingga menteri
Dedikasi Pigai dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia mengantarkannya pada penunjukan sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari tahun 2012 hingga 2017. Dia menjabat sebagai komisioner bidang pemantauan dan penyelidikan di Komnas HAM.
Tugas utamanya adalah memantau dan mengamati pelaksanaan hak asasi manusia dan menyelidiki dugaan pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia.
Kewenangannya termasuk memanggil pengadu, terdakwa, korban, saksi, dan pihak terkait lainnya, untuk laporan Komnas HAM.
Dia juga meninjau lokasi kejadian dan memberikan pendapat hak asasi manusia di pengadilan pada kasus-kasus tertentu.
Berdasarkan rekam jejaknya, Presiden Prabowo mempercayakan padanya jabatan Menteri HAM untuk lima tahun ke depan.
Pigai akan menjadi Menteri HAM pertama Indonesia. Kementerian tersebut baru dibentuk dalam Kabinet Merah Putih.
Kementerian HAM berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Korupsi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra.
Sebagai Menteri HAM, Pigai akan fokus pada mengarahkan nilai-nilai hak asasi manusia di negara ini, termasuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan promosi hak asasi manusia (P5HAM).
Dia nantinya akan dibantu oleh Wakil Menteri Mugiyanto, yang juga merupakan tokoh yang dikenal dalam aktivisme hak asasi manusia.
Mugiyanto adalah lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM). Antara tahun 2000 dan 2014, dia menjabat sebagai ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI).
Dari tahun 2015 hingga 2020, dia menjabat sebagai pejabat program senior untuk hak asasi manusia dan demokrasi di Forum LSM Internasional tentang Pembangunan Indonesia (INFID).
Pigai diresmikan oleh Prabowo di Istana Negara Jakarta pada hari Senin pagi bersama menteri kabinet dan pejabat lainnya.
Dia mengucapkan sumpah untuk setia pada Konstitusi 1945, melaksanakan semua undang-undang dan peraturan sebaik mungkin, dan bekerja dengan menjunjung etika dan tanggung jawab penuh.
Kekayaan
Berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya, tertanggal 2019, Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp4,3 miliar. Asetnya terdiri dari sebuah Jeep CRV 2011 senilai Rp300 juta, aset bergerak sebesar Rp70 juta, surat berharga senilai Rp2 miliar, dan uang tunai dan setara senilai Rp2 miliar.
Mendukung Asta Cita
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah merumuskan delapan misi utama yang disebut Asta Cita untuk masa jabatan mereka.
Dua dari delapan misi tersebut berkaitan dengan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta peningkatan kesetaraan gender dan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Kedua misi tersebut erat kaitannya dengan tanggung jawab Pigai dan Mugiyanto di Kementerian HAM.