EXPLAINER
Gerrymandering, pemetaan ulang distrik pemungutan suara berdasarkan partisan, sudah ada sejak AS dan masih menjadi bagian kontroversial dari pemilihan negara itu.
Biasa disebut sebagai penipuan suara, pemegang kekuasaan dan sekadar licik.
Tapi itu legal, dan baik Partai Republik maupun Demokrat melakukannya.
Gerrymandering, proses penggambaran ulang distrik pemungutan suara untuk mendukung partai politik, hampir sama tua dengan Amerika Serikat dan masih sangat terkait dengan proses politik modern.
Dalam pemilihan umum tahun ini, itu bisa memengaruhi hasil perlombaan penting untuk Dewan Perwakilan Rakyat AS serta legislatur negara.
Bagaimana gerrymandering bekerja?
Secara umum, sekali dalam satu dekade, negara-negara memperbarui distrik pemilih mereka untuk mencerminkan perubahan populasi.
Di situlah gerrymandering menyelinap ke dalam proses. Partai politik mencoba menggambar ulang peta pemilu untuk memberikan pihak mereka jumlah kursi terbanyak di legislatur negara dan Kongres.
Batas distrik dimanipulasi untuk menempatkan pemilih sekelompok atau memisahkan mereka, baik memperkuat atau melemahkan kekuatan suara mereka.
Hasilnya seringkali distrik-distrik yang terpelintir dengan batas-batas yang berkelok-kelok digambar untuk menyertakan sebagian pemilih dan meninggalkan yang lain.
Pada dasarnya, gerrymandering memungkinkan politisi memilih pemilih mereka daripada sebaliknya.
Kata tersebut diciptakan pada tahun 1812 ketika gubernur Massachusetts, Elbridge Gerry, menggambar ulang peta pemilu untuk Senat negara itu demi keuntungan partainya.
Hasilnya adalah distrik dengan bentuk aneh yang mirip dengan salamander.
Itu mengilhami kartunis Elkanah Tisdale untuk menggambar makhluk mitos untuk Boston Gazette, menyebutnya “Gerry-mander”. Nama itu melekat.
Membentuk politisi yang puas?
Gerrymandering kontroversial – dan tidak hanya karena itu adalah upaya mencolok untuk memperoleh suara. Kritikus mengklaim itu dapat melemahkan kekuatan suara minoritas rasial dan merusak demokrasi.
Sebuah studi tahun 2023 oleh peneliti Universitas Harvard menemukan bahwa gerrymandering seringkali menciptakan kursi “aman” bagi politisi, artinya perlombaan mereka kurang kompetitif. Sebagai hasilnya, politisi tersebut menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan konstituennya, yang menjadi putus asa tentang pemungutan suara sebagai hasilnya.
Setidaknya delapan negara memiliki bahasa jelas dalam konstitusi mereka melawan penggambaran ulang distrik pemilih berdasarkan partisan. Yang lain menggunakan komisi independen untuk membuat perubahan. Tetapi mayoritas negara tidak memiliki perlindungan.
Upaya nasional dalam Kongres terakhir juga gagal melarang gerrymandering partisan.
Pada tahun 2019, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa terserah pengadilan negara bagian untuk menangani pertempuran hukum atas peta pemungutan suara.
Jadi sekarang, itu adalah pertarungan negara demi negara atas peran politik partisan dalam distrik pemungutan suara – dengan beberapa putusan terbaru yang berpotensi memengaruhi hasil pemilihan 2024.
Misalnya, di South Carolina, peta pemungutan suara baru telah mengubah distrik swing menjadi distrik Republik yang lebih aman, menimbulkan kemarahan di antara advokat hak suara.
Sementara itu, di Louisiana dan Alabama, peta yang baru digambar bisa berarti setidaknya satu kursi tambahan di Dewan untuk Demokrat.
Dan di North Carolina, mahkamah agung negara itu memutuskan untuk peta kongres yang digerrymandered, mungkin memberikan tiga kursi tambahan untuk Republik di Dewan.
Setiap perlombaan itu signifikan: Kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat AS ditentukan oleh suara tingkat distrik, dengan nasib legislasi nasional bergantung padanya.