Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendukung program Quick Win Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di sini pada hari Kamis, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito, menginformasikan bahwa strategi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan program percepatan pembangunan.
Dia mengatakan bahwa sejak 2021, lembaga tersebut telah mengajukan berbagai teks rekomendasi kebijakan melalui Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) yang melibatkan kementerian/lembaga terkait.
“FKRI telah dilaksanakan sejauh ini untuk mengumpulkan dan berkomunikasi dengan mitra, terutama dengan kementerian terkait,” tambahnya.
Dia mengatakan bahwa penyelenggaraan FKRI merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan rencana kerja kementerian dan lembaga pemerintah, atau Daftar Pelaksanaan Anggaran 2024.
Pinandito menginformasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh BRIN telah mendapatkan skor baik dari tim pemantau yang terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia menjelaskan bahwa implementasi FKRI untuk tahun 2025 tidak dapat dilakukan secara konvensional karena periode transisi Kabinet pemerintah.
“Pertama-tama, kita harus membatasi proses dengan menyaring tantangan tahun ini dan melihat masalah-masalah sebelumnya yang belum terselesaikan. Kita juga perlu memeriksa dan mengeksplorasi program Presiden terpilih yang akan dilaksanakan,” katanya.
Pinandito menekankan bahwa pihaknya juga akan fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Sebagai bagian dari G20, Indonesia perlu memperhatikan peran strategisnya dalam forum-forum internasional, katanya.
Selain itu, BRIN harus terlibat dalam penyusunan teks rekomendasi kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan didasarkan pada bukti penelitian, tambahnya.
Dengan demikian, implementasi kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara berkelanjutan.