Marine Le Pen dari Prancis diperiksa di pengadilan dalam sidang penggelapan dana Uni Eropa | Berita Uni Eropa

Marine Le Pen dan partainya RN telah dituduh menggunakan uang Parlemen Eropa untuk membayar staf di Prancis antara tahun 2004 dan 2016.

Pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen telah keras menyangkal melakukan kesalahan di pengadilan Paris ketika dia dan partainya National Rally (RN) menghadapi sidang atas dugaan penyelewengan dana Parlemen Eropa.

Marine Le Pen, 56 tahun, mengambil posisi di kursi saksi pada hari Senin dalam hari pertama dari tiga hari dugaan di pengadilan, yang datang hampir satu dekade setelah penyelidikan awal dimulai.

Le Pen, RN itu sendiri, dan 24 orang lainnya – termasuk pejabat partai, karyawan, dan mantan anggota parlemen – semuanya dituduh menggunakan uang Parlemen Eropa untuk membayar staf di Prancis.

Pemimpin partai dan rekan-rekannya telah menyangkal tuduhan tersebut, mengatakan uangnya digunakan secara sah.

Di pengadilan, Le Pen berargumen bahwa dia percaya peran anggota Parlemen Eropa adalah untuk mendorong politik partainya di Prancis sebanyak untuk bekerja pada legislasi di Brussels.

“Saya memberitahu Anda dengan sangat jelas: Saya sama sekali tidak merasa melakukan pelanggaran sedikit pun, gerakan ilegal sedikit pun,” katanya.

“Penasihat bekerja untuk MEP-nya dan [oleh karena itu] dapat bekerja untuk MEP-nya demi kepentingan partainya,” jelasnya.

“Saya percaya ini adalah kesalahan dari Parlemen Eropa tidak memandangnya seperti itu,” tambahnya.

Hakim yang memimpin kasus itu mengatakan dia tidak puas dengan jawaban Le Pen.

‘Pekerjaan palsu’

Parlemen Eropa memperkirakan kerugian dari kejahatan yang diduga sebesar 3,5 juta euro ($3,8 juta).

Sistem pekerjaan palsu yang memicu sidang ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2015 dan mencakup kontrak asisten parlemen antara tahun 2004 dan 2016.

MEMBACA  Pesawat yang membawa 62 orang jatuh di negara bagian Sao Paulo Brasil | Berita Penerbangan

Jika Le Pen dan rekan-rekannya dinyatakan bersalah, mereka dapat dihadapkan hingga 10 tahun penjara dan denda hingga satu juta euro ($1,1 juta) masing-masing.

Vonis bersalah juga dapat mengakibatkan sanksi termasuk kehilangan hak sipil atau ketidaklayakan untuk mencalonkan diri, yang akan memengaruhi tujuan Le Pen menjadi presiden Prancis dalam pemilihan 2027.

Sidang dijadwalkan berlangsung hingga 27 November.

Tinggalkan komentar