Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba akan mengusulkan indeks kebahagiaan baru selama pidato kebijakan parlementernya yang pertama pada Jumat, media lokal melaporkan.
Indeks yang diformulasikan oleh sektor publik dan swasta diperkirakan akan diusulkan bersamaan dengan rencana Ishiba untuk ekonomi dan penanggulangan penurunan jumlah penduduk negara tersebut.
Ishiba, 67 tahun, menjadi perdana menteri pada hari Selasa setelah memenangkan pemungutan suara kepemimpinan partai yang ketat minggu lalu.
Ia telah mengatakan bahwa ia bermaksud untuk mengadakan pemilu cepat pada tanggal 27 Oktober untuk memperkuat mandatnya untuk kebijakan, seperti peningkatan dukungan untuk pemerintah daerah dan rumah tangga berpendapatan rendah.
Belum jelas bagaimana pidatonya akan mengatasi masalah kebijakan luar negeri, tetapi penyiar publik NHK dan media lain melaporkan pada hari Kamis bahwa Ishiba kemungkinan akan memperbarui sumpah untuk melawan inflasi dan mengumumkan rencana paket stimulus moneter baru.
Yen melonjak pada Jumat lalu setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) memilih Ishiba sebagai pemimpin, karena ia secara umum mendukung Bank of Japan untuk keluar dari kebijakan longgar ultra.
Tetapi Ishiba mengatakan kepada wartawan pada Rabu malam bahwa ia tidak berpikir lingkungan tersebut tepat untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut, sehingga mengirim mata uang Jepang kembali ke selatan.
Premier juga akan mengumumkan rencana untuk meningkatkan upah minimum rata-rata Jepang menjadi 1.500 yen ($10,22) pada tahun 2030, dari 1.055 yen saat ini, media lokal melaporkan.
Upaya ini untuk memperkuat PDB per kapita di ekonomi keempat terbesar di dunia adalah bagian dari visinya untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat, kata mereka.
Diperkirakan ia juga akan menyebut populasi yang cepat menua sebagai “krisis diam” yang “mempengaruhi inti bangsa kita”, menurut NHK.
Ishiba dikabarkan akan membahas rencana untuk meluncurkan kementerian manajemen bencana baru di negara yang rentan terhadap gempa bumi dan banjir, serta menekankan pentingnya energi nuklir.
Energi nuklir adalah topik yang memecah belah di Jepang, didukung oleh kelompok kepentingan bisnis tetapi masyarakat masih waspada setelah bencana yang dipicu tsunami pada tahun 2011 di Fukushima.
Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif di Institut Riset Nomura dan mantan anggota dewan Bank of Japan, mengatakan pidato Ishiba “kemungkinan besar akan disampaikan dengan kesadaran yang kuat akan pemilu umum yang akan datang”.
“Tampaknya pemerintahan Ishiba sedang memprioritaskan untuk memenangkan pemilu dan mengkonsolidasikan basis kekuatannya,” katanya.