Senin, 9 September 2024 – 18:30 WIB
Jakarta, VIVA – Dalam satu dekade terakhir, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mengurangi kemiskinan, dengan tingkatnya turun menjadi sekitar 9% dan kemiskinan ekstrim menjadi 0,83%.
Baca Juga :
Tingkat Kemiskinan Indonesia Turun Tajam Selama 15 Tahun Terakhir
Deputi Koordinasi Makroekonomi dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengakui kebijakan pemerintah sebagai kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.
“Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan sekitar 11%, tetapi pada tahun 2024, turun menjadi sekitar 9%. Kemiskinan ekstrim, yang awalnya sebesar 6%, telah turun menjadi 0,83%,” katanya saat forum ‘Satu Dekade Membangun Indonesia Maju’ pada 9 September.
Baca Juga :
Jokowi: Dunia Bank Mengakui Keberhasilan Indonesia dalam Penanganan Kemiskinan
Ia menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk perlambatan ekonomi global, perang dagang AS-Cina, dan pandemi COVID-19, yang memengaruhi konsumsi domestik dan lapangan kerja.
Baca Juga :
Viral POV Nanya Jalan Pas musim Caleg : Ketemu Masinton Belok Kanan
Strategi pengurangan kemiskinan pemerintah dibangun di atas tiga pilar. Pertama, menjaga daya beli rumah tangga, terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah, melalui program bantuan sosial seperti bantuan pangan dan transfer tunai langsung.
“Selama puncak pandemi pada 2020, ketika kemiskinan meningkat tajam, pemerintah meningkatkan program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk menjaga daya beli rumah tangga,” jelas Ferry.
Kedua, program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, seperti dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan inisiatif keamanan pangan.
Terakhir, pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan akses ekonomi, seperti jalan tol dan konektivitas digital, telah memainkan peran penting dalam meningkatkan peluang ekonomi di daerah terpencil.
Komitmen pemerintah untuk mendukung UMKM, yang menyumbang lebih dari 60% PDB, tetap penting. Menurut R.S. Hanung Harimba Rachman dari Kementerian Koperasi dan UMKM, upaya tersebut termasuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan memperluas akses digital bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
\”Kami mendorong UMKM untuk masuk ke ranah digital di mana mereka dapat mengakses program keuangan dengan lebih efisien,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Kedua, program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, seperti dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan inisiatif keamanan pangan.