TikTok telah menggugat pemerintah federal AS pada hari Selasa, dengan alasan bahwa larangan aplikasi yang mungkin melanggar Amendemen Pertama.
Bulan lalu, Presiden Biden menandatangani undang-undang yang memaksa TikTok dan pemiliknya yang berasal dari Tiongkok, ByteDance, untuk melepaskan kepemilikan aplikasi tersebut atau menghadapi larangan nasional. Pada saat itu, TikTok mengatakan bahwa mereka berencana untuk menggugat, menyebut undang-undang tersebut tidak konstitusional.
Dalam gugatan tersebut, TikTok mengatakan bahwa undang-undang melanggar Amendemen Pertama dan persyaratan pelepasan kepemilikan itu “simply not possible.”
“Jika Kongres bisa melakukan ini, maka mereka bisa mengelakkan Amendemen Pertama dengan menyebut alasan keamanan nasional dan memerintahkan penerbitan surat kabar atau situs web individu apapun untuk dijual agar tidak ditutup,” kata gugatan tersebut. “Dan bagi TikTok, setiap pelepasan kepemilikan semacam itu akan memutuskan hubungan Amerika dari komunitas global lainnya di platform yang didedikasikan untuk konten bersama – sebuah hasil yang pada dasarnya bertentangan dengan komitmen Konstitusi terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan individu.”
TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa.
Menanggapi pemberlakuan undang-undang bulan lalu, juru bicara TikTok mengatakan kepada WIRED: “Undang-undang yang tidak konstitusional ini adalah larangan TikTok, dan kami akan menantangnya di pengadilan. Kami percaya bahwa fakta dan hukum jelas berada di pihak kami, dan pada akhirnya kami akan berhasil. Faktanya, kami telah menginvestasikan miliaran dolar untuk menjaga data AS tetap aman dan platform kami bebas dari pengaruh dan manipulasi dari luar.”
Para pengacara Amendemen Pertama telah menyarankan bahwa TikTok memiliki kasus yang kuat. Tanpa bukti yang kuat untuk mendukung klaim pemerintah bahwa TikTok merupakan ancaman bagi keamanan nasional, pengadilan bisa menemukan bahwa larangan tersebut terlalu jauh dan bisa menyebabkan kerusakan yang tak terkoreksi pada perusahaan. Orang lain telah menyarankan bahwa undang-undang privasi data dan keamanan yang kuat bisa melindungi data pengguna AS lebih baik daripada larangan langsung.
“Tantangan TikTok terhadap larangan ini penting, dan kami mengharapkan bahwa ini akan berhasil,” kata Jameel Jaffer, direktur eksekutif Knight First Amendment Institute di Universitas Columbia, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa. “Amendemen Pertama berarti pemerintah tidak bisa membatasi akses warga Amerika terhadap gagasan, informasi, atau media dari luar negeri tanpa alasan yang sangat bagus untuk itu – dan tidak ada alasan seperti itu ada di sini.”
Ini adalah cerita yang sedang berkembang. Silakan cek kembali untuk pembaruan.