Sudah sekitar empat bulan sejak ByteDance menyerahkan operasional TikTok di AS ke sebuah ventura baru, tapi belum ada banyak informasi tentang langkah konkret yang diambil perusahaan demi menjalankan misi mereka untuk melindungi data pengguna serta mencegah manipulasi algoritme rekomendasi yang tidak diinginkan.
Kini, Senator Ed Markey mulai mencari jawaban.
Senator dari partai Demokrat itu mengirimkan surat pada Jumat lalu kepada TikTok USDS, ventura yang mengawasi bisnis TikTok di AS, serta Oracle yang bertindak sebagai “mitra keamanan tepercaya.” Ia mendesak kedua perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan bagaimana kesepakatan itu benar-benar diimplementasikan.
“Dengan minimnya informasi yang dirilis oleh pemerintahan Trump dan TikTok USDS, saya memiliki keraguan serius apakah kesepakatan TikTok ini manpu secara efektif mencegah manipulasi algoritme,” tulis Markey dalam suratnya kepada TikTok USDS.
Markey meminta TikTok USDS untuk memberikan ketentuan spesifik terkait perjanjian lisensi dengan ByteDance, menjelaskan rencana mereka dalam meninjau kode sumber TikTok, serta menyatakan apakah ByteDance sempat mengakses data pengguna mana pun. Sementara itu, untuk Oracle, Markey ingin mengetahui ketentuan kontraktual peran mereka dalam meninjau kode sumber ByteDance dan jumlah algoritme yang akan dilatih ulang di bawah pengawasan Oracle.
“Mengingat posisi Oracle yang tampaknya sangat sentral dalam menerapkan sistem pengamanan nasional, perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk bersikap transparan tentang cakupan, pelaksanaan, serta efektivitas dari kewajiban mereka,” tulis Markey dalam surat terpisah untuk Oracle.
TikTok USDS dan Oracle belum memberi tanggapan atas permintaan komentar.
Surat-surat Markey ini muncul berbulan-bulan setelah TikTok pada Januari lalu mengumumkan bahwa ventura baru ini akan mengawasi bisnis mereka di AS. Ventura tersebut diawasi oleh tiga investor pengelola, masing-masing memegang 15% saham. Ketiga investor itu adalah Oracle, Silver Lake, dan MGX yang berbasis di Abu Dhabi.
Sisa ventura dimiliki oleh investor lain, termasuk afiliasi dari investor ByteDance. ByteDance sendiri masih mempertahankan 19,9% saham di perusahaan ini.
Ventura itu dibentuk demi mematuhi perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang dikeluarkan pada September—keputusan tersebut mengizinkan TikTok tetap beroperasi di AS di bawah kepemimpiman baru.
Dalam pengumumannya, TikTok USDS menyatakan mandat mereka adalah “mengamankan data pengguna AS, aplikasi, dan algoritme melalui langkah-langkah privasi data serta keamanan siber yang komprehensif.” Perusahaan itu juga menyebut bahwa algoritme rekomendasi akan dilatih ulang menggunakan data pengguna AS dan diamankan di server Oracle.
Meski begitu, tampaknya sejumlah anggota kongres AS masih curiga terhadap TikTok, bahkan di bawah pimpinan yang baru.
Politisi AS telah bertahun-tahun berusaha memaksa ByteDance—induk perusahaan TikTok yang berbasis di China—untuk melepaskan kendali atas aplikasi tersebut, atas nama kekhawatiran keamanan nasional terkait hubungan TikTok dengan China.
Namun, beberapa anggota kongres berspekulasi bahwa dorongan untuk melarang TikTok sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan keamanan nasional, melainkan lebih kepada jenis konten politik yang beredaran di platform tersebut.
Dalam sebuah forum pada Mei 2024, mantan Senator Mitt Romney mengaitkan dukungan bipartisan yang luas untuk pelarangan TikTok dengan ketidaksetujuan para anggota kongres terhadap konten pro-Palestina di aplikasi itu.