Selama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, Partai Republik telah menghabiskan banyak waktu untuk secara drastis mengubah bentuk pemerintahan federal. Namun dalam beberapa pekan terakhir, GOP memfokuskan kembali pada target lama mereka: sensus Amerika Serikat.
Sejak masa pemerintahan Trump yang pertama, kalangan kanan telah berupaya menambahkan pertanyaan mengenai status imigrasi dalam sensus dan mengecualikan non-warga negara dari penghitungan yang menentukan alokasi kursi di Kongres. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung membatalkan upaya administrasi Trump pertama untuk menambahkan pertanyaan kewarganegaraan dalam sensus.
Kini, sebuah proses algoritmik yang kurang dikenal bernama “differential privacy”—yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan data sensus—menjadi sorotan terbaru kaum kanan. WIRED berbicara dengan enam pakar mengenai upaya GOP yang berkelanjutan untuk secara keliru menuduh bahwa sistem yang dibuat untuk melindungi privasi justru membuat data sensus 2020 tidak akurat.
Jika kampanye penghapusan differential privacy berhasil, tidak hanya akan mengubah jenis data yang tersedia, tetapi juga membahayakan data setiap penduduk AS. Kampanye ini juga berpotensi membuat para imigran enggan berpartisipasi dalam sensus.
Biro Sensus secara rutin menerbitkan data anonim untuk para pembuat kebijakan dan peneliti. Data ini sangat sensitif karena mencakup setiap penduduk AS, baik warga negara maupun bukan, dengan informasi detail seperti ras, jenis kelamin, usia, bahasa, alamat rumah, status ekonomi, dan jumlah penghuni per rumah. Data ini digunakan untuk mengalokasikan dana federal bagi layanan publik seperti sekolah dan rumah sakit, serta menentukan representasi negara bagian di Kongres.
Seiring perkembangan teknologi komputer dan melimpahnya data, para pegawai sensus dan peneliti menyadari bahwa data yang diterbitkan dapat direkayasa balik untuk mengidentifikasi individu. Menurut Undang-Undang AS, adalah ilegal bagi pekerja sensus untuk menerbitkan data yang dapat mengungkap identitas individu, rumah, atau bisnis mereka. Pelanggaran dapat dikenai denda ribuan dolar atau bahkan hukuman penjara.
Bagi individu, tanpa differential privacy, data sensus dapat digunakan untuk mengidentifikasi remaja transgender menurut penelitian University of Washington.