Raksasa teknologi asal Prancis, Capgemini, mengumumkan pada Minggu bahwa mereka akan segera melepas kepemilikan atas anak perusahaannya di Amerika, Capgemini Government Solutions. Keputusan ini menyusul meningkatnya sorotan terhadap keterkaitan perusahaan dengan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) AS.
Capgemini ditunjuk sebagai kontraktor utama untuk program pengawasan baru ICE yang bertujuan “menelusuri” (skip-tracing) imigran. Metode skip-tracing biasa digunakan penagih utang untuk melacak orang yang sulit ditemukan, dan ini merupakan hal baru bagi ICE.
Sebagai bagian program, ICE memanfaatkan sejumlah entitas nonpemerintah untuk melacak 50.000 imigran per bulan. Caranya, pertama-tama mengidentifikasi tempat tinggal dan kerja melalui “semua sistem teknologi yang tersedia,” lalu dikonfirmasi dengan “pengawasan fisik secara langsung,” termasuk memotret, sebagaimana dilaporkan Washington Post. Badan tersebut memberikan kontrak kepada sepuluh perusahaan pada Desember lalu. Menurut The Intercept, nilai kontrak bisa mencapai lebih dari $1 miliar pada akhir tahun depan.
Bagian potensial terbesar, senilai $365 juta dalam dua tahun, akan diberikan kepada Capgemini Government Solutions, anak perusahaan Capgemini di AS. Menurut CEO Capgemini Aiman Ezzat, anak perusahaan tersebut telah bermitra dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) selama lebih dari 15 tahun.
Seiring eskalsi operasi keras ICE, para pemrotes mulai menyasar perusahaan-perusahaan yang mendukung upaya tersebut. Aksi mogok nasional dan boikot digelar, sementara ratusan pekerja teknologi menandatangani surat yang mendesak perusahaan mereka memutus kontrak dengan ICE. Bahkan warga Italia menggelar unjuk rasa menyusul kedatangan agen ICE di Milan untuk Olimpiade Musim Dingin. Sentimen anti-ICE juga bukan hal aneh bagi masyarakat Prancis.
Pasca penembakan fatal terhadap Renee Good dan Alex Pretti oleh agen ICE di Minneapolis bulan lalu, sorotan terhadap kerja sama Capgemini dengan DHS meningkat di Prancis. Pekerja serikat dan pejabat pemerintah, termasuk Menteri Ekonomi Roland Lescure, mendesak perusahaan tersebut mengkaji ulang kontraknya dengan pemerintah AS.
Ezzat menyatakan bahwa dewan direksi independen telah mulai mengkaji kontrak tersebut pekan lalu.
“Kami baru-baru ini mengetahui, melalui sumber publik, mengenai sifat kontrak yang diberikan kepada CGS oleh ICE DHS pada Desember 2025. Sifat dan cakupan pekerjaan ini menimbulkan pertanyaan dibandingkan dengan aktivitas biasa kami sebagai firma bisnis dan teknologi,” ujar sang direktur utama dalam postingan LinkedIn hari Minggu lalu.
Setelah seminggu, hasil kajian menyimpulkan bahwa “batasan hukum yang lazim diberlakukan untuk kontrak dengan entitas pemerintah federal AS yang menjalankan aktivitas terklasifikasi tidak memungkinkan Grup untuk menjalankan kendali yang memadai atas aspek-aspek operasional anak perusahaan ini, guna memastikan keselarasan dengan tujuan Grup,” demikian pernyataan Capgemini dalam siaran pers.
Keputusan divestasi ini muncul di tengah situasi geopolitik yang tegang antara Prancis dan Amerika Serikat. Sejak tahun lalu, telah ada kebencian mendalam di kalangan masyarakat Eropa terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Trump. Awal tahun lalu, warga Prancis mengorganisir boikot terhadap Tesla karena kedekatan CEO Elon Musk dengan pemerintahan tersebut, termasuk beberapa merek yang lekat dengan identitas Amerika seperti Coca-Cola dan McDonald’s.
Seiring meningkatnya ancaman tarif Trump terhadap blok Eropa, pejabat Prancis berupaya membatasi penggunaan teknologi Amerika di lingkungan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Mereka juga secara terbuka dan berulang kali meminta Uni Eropa mengambil sikap lebih tegas, termasuk dengan menggunakan “bazoka perdagangan” yang memungkinkan pembatasan terhadap perusahaan layanan digital seperti Meta dan Google.