Seiring operasi penggerebekan imigrasi menyapu seluruh negeri, bukan cuma imigran yang diculik dan ditahan. Warga negara Amerika Serikat pun turut terseret dalam kebijakan drakonian pemerintahan Trump.
Leonardo Garcia Venegas, warga AS yang tinggal di Alabama, secara paksa ditahan pada Mei lalu oleh otoritas imigrasi saat berada di lokasi konstruksi. Saat dihadapan, Garcia Venegas menyatakan bahwa ia adalah warga negara dan menunjukkan REAL ID dari Alabama, klaim pengacaranya. Namun, hal itu tidak menghentikan aparat untuk menjatuhkan Garcia Venegas ke tanah dan memborgolnya, menurut mereka. Dalam berkas pengadilan, Garcia Venegas menyatakan ia dibiarkan terborgol di dalam mobil “di bawah terik matahari Alabama” selama lebih dari satu jam.
Kurang dari sebulan kemudian, Garcia Venegas mengaku ditahan kembali di lokasi kerja. Meski kali ini tidak diborgol, otoritas imigrasi dianggap mengabaikan fakta bahwa Garcia Venegas telah menyatakan diri sebagai warga negara dan kembali menunjukkan REAL ID, menurut pengacaranya.
Garcia Venegas kini menggugat pemerintah. Dalam pernyataan pengadilannya, ia menyebut seorang petugas mengatakan ID-nya “palsu.”
“Saya rasa jika Anda sesuai dengan profil demografis yang mereka targetkan dan Anda adalah warga negara, [otoritas] memandang 30 menit atau tiga jam atau tiga hari yang Anda habiskan dalam tahanan sebagai biaya yang diperlukan dari sistem penegakan hukum saat ini beserta kuota, bonus, dan segala hal yang menyertainya,” ujar Jared McClain, pengacara senior di Institute for Justice yang mewakili Garcia Venegas.
“Tuduhan bahwa petugas penegak hukum DHS terlibat dalam ‘profil rasial’ adalah menjijikkan, sembrono, dan secara kategoris SALAH. Yang menjadikan seseorang target penegakan imigrasi adalah jika mereka berada di AS secara ilegal—BUKAN warna kulit, ras, atau etnis. Di bawah amandemen keempat Konstitusi AS, penegak hukum DHS menggunakan ‘kecurigaan yang masuk akal’ untuk melakukan penangkapan. Tidak ada ‘penghentian sembarangan’ yang dilakukan. Mahkamah Agung baru-baru ini membenarkan kami dalam hal ini. DHS menegakkan hukum imigrasi federal tanpa rasa takut, keberpihakan, atau prasangka,” kata asisten sekretaris untuk urusan publik di DHS, Tricia McLaughlin, kepada WIRED.
Kasus seperti ini sayangnya bukan hal unik. Menurut pelaporan dari ProPublica, setidaknya 170 warga AS telah ditahan oleh otoritas imigrasi dalam sembilan bulan pertama tahun 2025. Dan ini bisa menjadi jauh lebih buruk: Pemerintah AS dengan cepat menggabungkan data di berbagai lembaga federal, yang dapat membuat lebih banyak orang, termasuk warga AS, berada dalam bidikan kebijakan imigrasi yang keras ini.
WIRED pertama kali melaporkan pada April bahwa pemerintahan Trump telah mengumpulkan data dari seluruh pemerintah dalam upayanya untuk mengawasi dan melacak imigran, dan itu terus berlanjut sejak saat itu.