Harald Nachtmann/Moment/Getty Images
Ikuti ZDNET: Tambahkan kami sebagai sumber andalan di Google.
**Poin Penting ZDNET:**
* Negara bagian Jerman, Schleswig-Holstein, telah beralih dari Microsoft Exchange dan Outlook ke Open-Xchange dan Thunderbird untuk email.
* Entitas-entitas Uni Eropa lainnya juga telah memilih alternatif _open-source_.
* Pergantian ini bukan sekadar perubahan teknis; ini merupakan langkah politik.
Negara bagian Jerman, Schleswig-Holstein, telah meninggalkan sistem email dan kalender pemerintahannya untuk beralih ke perangkat lunak _open-source_. Migrasi selama enam bulan tersebut telah menggantikan Microsoft Exchange dan Outlook dengan Open-Xchange dan Mozilla Thunderbird. Proses transfer ini mencakup lebih dari 40.000 _mailbox_ serta lebih dari 100 juta pesan dan entri kalender.
Menteri Digitalisasi Dirk Schrödter menyatakan, “Misi tercapai. Mulai dari Kantor Negara Bagian dan kementerian hingga lembaga peradilan, kepolisian, dan otoritas negara lainnya, sekitar 30.000 pegawai kami telah memulai jalan baru bersama. Kami ingin menjadi independen dari perusahaan teknologi besar dan memastikan kedaulatan digital. Kini kami juga dapat mengatakan: misi tercapai untuk urusan komunikasi email.”
Schrödter memuji para pegawai yang telah membantu memungkinkan transisi ini: “Minggu-minggu dan bulan-bulan terakhir menunjukkan bahwa transisi semacam ini bukanlah hal yang mudah. Kami adalah perintis sejati. Hampir tidak ada proyek sebanding dengan skala sebesar ini di seluruh dunia. Ucapan terima kasih tulus kami kepada seluruh pegawai. Tanpa dukungan mereka, transisi ini tidak akan mungkin terwujud.”
Peralihan ke email _open-source_ ini mengikuti tahunan perencanaan. Negara bagian tersebut, bekerja sama dengan vendor _open-source_ seperti Nextcloud, telah menggantikan semua sistem proprietary dengan perangkat lunak _open-source_. Tahun lalu, misalnya, pemerintah mulai menggelar LibreOffice sebagai paket aplikasi perkantoran standar pengganti Microsoft Office.
Menteri tersebut menambahkan bahwa pengalaman Schleswig-Holstein akan menjadi model bagi administrasi lain yang bergerak menuju teknologi terbuka: “Kami sekarang dapat menggunakan pengetahuan kami, mulai dari analisis data hingga pemantauan pusat data, untuk mendukung pihak lain di jalan yang sama.”
Banyak lembaga pemerintah UE lainnya telah meninggalkan perangkat lunak Microsoft dari komputer mereka. Ini termasuk militer Austria, lembaga pemerintah Denmark, dan kota Lyon di Prancis. Penjelasannya adalah bahwa banyak lembaga pemerintah Uni Eropa (EU) telah jenuh dan lelah bergantung pada perusahaan perangkat lunak Amerika.
Sebagaimana dijelaskan pemerintah Schleswig-Holstein dalam pernyataan kebijakan mereka di April 2025, Strategi Inovasi Terbuka dan Sumber Terbuka: Schleswig-Holstein, ke depannya, “akan menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk menghindari ketergantungan ekonomi atau teknis yang bersifat individual dan monopolistik agar negara dapat mempertahankan kendali atas sistem TI yang digunakannya dan menguasai data warganya serta perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengurangi ketergantungan saat ini dan mengikuti jalan menuju kedaulatan digital.”
Negara bagian tersebut percaya bahwa perangkat lunak _open-source_ (OSS) adalah solusinya karena perangkat lunak tersebut “menawarkan alternatif untuk sistem yang ada di satu sisi dan juga mampu menanggapi banyak perubahan di masa depan ini. Hal itu menjadikan OSS sebagai salah satu alat terpenting untuk mencapai kedaulatan.”
Kedaulatan digital bukanlah frasa yang sering terdengar di AS, namun hal ini merupakan isu penting di Eropa dan negara-negara lain. Ini bukan sekadar kasus ‘Perangkat lunak proprietary: Buruk dan mahal; perangkat lunak _open-source_: Murah dan baik.’ Kedaulatan digital telah menjadi isu politik utama.
Pemerintah, perusahaan, dan individu di Eropa khawatir mereka tidak dapat mempercayai perusahaan yang berbasis di AS dan layanan _cloud_ untuk tetap tersedia saat dibutuhkan, atau untuk menjaga keamanan data mereka. Seperti yang dikatakan menteri digital Jerman Karsten Wildberger, Jerman dan Uni Eropa perlu “berpartisipasi aktif dalam (sektor) ini sebagai pemain,” bukan sebagai pelanggan.
Kebangkitan kedaulatan digital bukanlah tren baru. “Apa yang kita butuhkan sekarang di setiap sektor, untuk setiap inovasi, adalah solusi Eropa dan kedaulatan Eropa,” ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron pada tahun 2020. Ia telah menjadikan kedaulatan digital sebagai isu sentral dalam kebijakannya.
Anda dapat berharap untuk melihat lebih banyak lagi pemerintah, perusahaan, dan individu di Eropa yang beralih ke Linux dan perangkat lunak _open-source_ dari Windows. Ini bukanlah lamunan penggemar _open-source_; ini adalah pergeseran fundamental dalam cara orang memandang dan menggunakan perangkat lunak perkantoran.