Laporan terbaru mengungkap bahwa pemerintah Inggris terus berupaya mendapatkan akses ke layanan iCloud dari Apple. Permintaan akses data tersebut ternyata lebih luas dari yang semula diperkirakan.
Berdasarkan dokumen hukum yang dilihat oleh Financial Times, Kementerian Dalam Negeri Inggris menginginkan akses backdoor tidak hanya untuk layanan iCloud dengan enkripsi tingkat tertinggi, tetapi juga untuk layanan standar.
Baru pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional era Donald Trump, Tulsi Gabbard, menyatakan bahwa Inggris dan AS telah mencapai kesepakatan yang mengakibatkan Inggris menarik permintaannya kepada Apple. Namun, dokumen yang dilihat Financial Times justru menunjukkan bahwa permintaan itu masih tetap berlaku.
Perwakilan Apple dan Kementerian Dalam Negeri Inggris tidak menanggapi permintaan komentar.
Pemerintah AS sangat memperhatikan permintaan Inggris—yang pertama kali dilaporkan pada Januari—karena akses tersebut tidak hanya berlaku bagi warga Inggris, tetapi juga untuk seluruh pengguna iCloud di dunia.
Baik Kementerian Dalam Negeri maupun Apple belum memberikan pernyataan resmi mengenai laporan tersebut. Namun, pada Februari, Apple menarik fitur keamanan Advanced Data Protection untuk pengguna iCloud di Inggris dengan menyatakan “sangat kecewa” atas keputusan itu. Pada Maret, perusahaan tersebut melayangkan gugatan hukum sebagai bentuk penolakan.
Dalam dokumen yang dilihat Financial Times, permintaan Kementerian Dalam Negeri tidak hanya terbatas pada data yang dilindungi ADP, tetapi juga semua data iCloud—termasuk “kategori data yang disimpan dalam layanan cadangan berbasis cloud.” Ini dapat mencakup kata sandi dan pesan tersimpan.
Permintaan pemerintah Inggris dimungkinkan oleh Investigatory Powers Act—sering disebut kritikus sebagai “piagam pengintai”—yang dirancang untuk membantu penegak hukum menyelidiki kejahatan serius seperti terorisme dan pelecehan seksual terhadap anak. Namun, dengan memaksa Apple membuat jalan untuk mengitari sistem keamanannya sendiri, hal ini membuka seluruh sistem perusahaan untuk dieksploitasi oleh pihak-pihak jahat.
“Sekali Anda membuka backdoor, Anda tidak benar-benar bisa mengontrol siapa yang melewatinya,” ujar Oli Buckley, profesor keamanan siber di Universitas Loughborough. “Permintaan dari Kementerian Dalam Negeri tidak sekadar meminta Apple meninggalkan kunci cadangan untuk mereka. Mereka pada dasarnya meminta agar setiap rumah di jalan menggunakan kunci yang sama.”
Hal ini mungkin memudahkan para penyelidik, tambahnya, tetapi juga membahayakan semua orang dalam prosesnya.