Pada awal bulan ini, Maine nyaris menjadi negara bagian pertama yang menerapkan moratorium pada pusat data AI. Legislatur yang dikuasai Partai Demokrat secara resmi mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang pendirian pusat data dengan kapasitas 20 megawatt atau lebih hingga 1 November 2027, serta membentuk dewan beranggota 13 orang untuk mengevaluasi dampak pusat data tersebut. RUU ini kemudian diserahkan kepada Gubernur Janet Mills untuk disetujui. Namun akhir pekan lalu, Mills memveto RUU tersebut, dan Maine bergabung dengan semakin panjang daftar negara bagian yang gagal menerapkan moratorium pusat data.
Penolakan Mills terhadap moratorium ini berasal dari satu proyek pusat data yang direncanakan di sebuah kota kecil di Franklin County. “Moratorium memang tepat mengingat dampak pusat data raksasa di negara bagian lain terhadap lingkungan dan tarif listrik,” tulis Mills dalam suratnya. “Namun versi akhir RUU ini gagal mengakomodasi proyek spesifik di Kota Jay yang mendapat dukungan masyarakat setempat.” Kota Jay sedang terpuruk akibat kehilangan lapangan kerja setelah penutupan sebuah pabrik pada 2023, sehingga proyek pusat data di lokasi bekas pabrik tersebut diharapkan memberikan ratusan pekerjaan konstruksi sementara dan beberapa posisi permanen. Mills menambahkan bahwa ia sebenarnya menandatangani RUU itu jika ada pengecualian.
Meski memveto, Mills mengumumkan akan menandatangani RUU terpisah yang melarang proyek pusat data berpartisipasi dalam program insentif pajak negara bagian dan tetap membentuk dewan untuk mengkaji dampak pusat data skala besar. Jika lolos, RUU Maine ini bakal menjadi hasil regulasi signifikan pertama di AS terkait meningkatnya penolakan publik terhadap AI dan pembangunan pusat data yang masif.
Kecerdasan buatan makin tidak populer di mata publik, terutama karena dampak negatifnya pada kesehatan mental, perang, lingkungan, dan pasar kerja. Di banyak tempat, aktivis lokal juga menentang proyek pusat data karena khawatir melambungnya tagihan listrik, kelangkaan air, polusi udara, dan peningkatan suhu lokal. Perlawanan bahkan sempat berujung kekerasan di Indianapolis dan San Francisco—rumah CEO OpenAI dibom molotov.
Tujuan utama gerakan anti-pusat data AI adalah mendesak moratorium agar peneliti dan pembuat kebijakan punya waktu memahami dampak teknologi terhadap komunitas, kesehatan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Pendukung moratorium yakin, dengan pemahaman lebih baik tentang AI, pemerintah dapat membuat regulasi yang memadai untuk bisnis data center. Nasib keputusan Mills kini bergantung pada pemilih; ia maju kursi Senat AS dalam pemilu pendahuluan Partai Demokrat Main, dan masih tertinggal dari lawannya, Graham Platner, dalam jajak pendapat. Platner baru‑baru ini mendesak Mills untuk sahkan Ruu tersebut.