Rusia minggu ini memveto perpanjangan tahunan panel ahli yang bertugas memantau pelaksanaan sanksi PBB terhadap Korea Utara atas program nuklir dan misil balistiknya.
Tiga belas anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara mendukung perpanjangan mandat panel selama satu tahun tambahan, sementara China abstain.
Korea Utara telah dikenai sanksi atas program misil balistik dan nuklirnya sejak tahun 2006, dan pemungutan suara tersebut tidak mempengaruhi sanksi itu sendiri.
Panel yang terdiri dari para ahli independen telah melakukan pengawasan selama 15 tahun, melaporkan dua kali setahun kepada Dewan Keamanan. Para ahli juga memberikan rekomendasi tentang cara lebih baik mengimplementasikan langkah-langkah.
Veto Rusia datang di tengah tuduhan bahwa Korea Utara telah mentransfer senjata ke Rusia untuk digunakan dalam invasi Ukraina. Baik Rusia maupun Korea Utara telah membantah klaim tersebut.
Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Joonkook Hwang mengecam hasil pemungutan suara.
“Ini sangat tidak masuk akal dan tidak masuk akal sama sekali, mengingat kemajuan terus-menerus dan dipercepat program nuklir dan misil Korea Utara,” katanya. “Pyongyang telah secara terbuka menolak otoritas Dewan Keamanan dan mengejar kebijakan nuklir yang semakin berbahaya dan agresif, khususnya menargetkan Republik Korea.”
Mandat panel saat ini berakhir pada 30 April. Laporan terbaru kelompok itu, yang dirilis bulan Maret ini, menyoroti serangan siber yang diduga dilakukan oleh Korea Utara untuk memperkuat program senjata nuklirnya.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia tidak yakin dengan independensi panel tersebut.
“Pekerjaannya semakin berkurang menjadi bermain ke tangan pendekatan Barat, mencetak ulang informasi yang bias dan menganalisis headline surat kabar dan foto berkualitas buruk,” kata Nebenzia kepada Dewan Keamanan sebelum pemungutan suara Kamis, menurut Reuters.