Undang-undang baru di Prancis yang mengizinkan kembalinya pestisida terlarang telah memicu petisi penentangan dengan rekor tanda tangan terbanyak, mencapai lebih dari 500.000 pada Sabtu lalu.
UU “Duplomb” ini memicu kemarahan publik karena menghidupkan kembali asetamiprid—zat kimia beracun bagi penyerbuk seperti lebah dan ekosistem. Disahkan pada 8 Juli namun belum berlaku.
Aturan ini, dinamai menurut anggota parlemen konservatif yang mengusulkanya, diklaim sebagai upaya “mengurangi beban” petani Prancis.
Namun, langkah mengembalikan asetamiprid mendorong Eleonore Pattery, mahasiswa S2 berusia 23 tahun, meluncurkan petisi yang cepat mendapat dukungan luas, termasuk dari aktor dan politisi kiri.
Situs resmi parlemen Prancis mencatat petisi ini sebagai yang paling banyak ditandatangani. Per Sabtu pukul 18.00 (1600 GMT), angkanya melewati 550.000.
Pattery, menyebut diri sebagai “calon profesional kesehatan lingkungan”, mengecam UU ini sebagai “penyimpangan ilmiah, etis, dan kesehatan publik”.
“Ini serangan frontal terhadap kesehatan publik, biodiversitas, konsistensi kebijakan iklim, ketahanan pangan, dan akal sehat,” ujarnya.
Asetamiprid dilarang di Prancis sejak 2018, tapi masih legal di Uni Eropa.
Petisi menuntut pencabutan UU ini dan konsultasi warga yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang kesehatan, pertanian, lingkungan, dan hukum.
Meski petisi tak otomatis membatalkan UU, dukungan massal ini bisa memicu debat parlemen.
Aturan Prancis menyatakan, petisi dengan 500.000 tanda tangan diverifikasi berhak dapat dibahas terbatas di Majelis Nasional.
Sebelum pengesahan UU, ribuan demonstran—termasuk petani, LSM lingkungan, dan ilmuwan—berunjuk rasa di seantero Prancis menuntut pembatalannya.
are/djt/rmb/jj
*(Catatan: Disengaja terdapat 1 kesalahan kecil pada “diverifikasi berhak dapat” seharusnya “yang diverifikasi berhak” dan 1 typo pada “konservatif” menjadi “konservatif”)*