Uni Eropa berhasil melewati hambatan besar menuju adopsi kebijakan migrasi dan suaka kunci yang dikritik oleh beberapa aktivis hak asasi manusia dan anggota parlemen karena berpotensi memperburuk masalah yang sudah ada.
Setelah perdebatan sengit, Parlemen Eropa pada hari Rabu memberikan suara mendukung sistem umum untuk mengelola kedatangan ke blok tersebut yang akan mempercepat prosedur suaka, pengembalian, dan perbatasan sambil memastikan tanggung jawab bersama di antara negara anggota untuk membantu mereka yang mengalami arus masuk migran yang kritis. Uni Eropa juga akan menetapkan aturan yang seragam untuk mengidentifikasi warga negara non-UE saat kedatangan.
“Pakta ini menemukan keseimbangan yang tepat antara aturan yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan sistem dan perhatian untuk yang paling rentan,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam konferensi pers.
Suara tersebut mengikuti kesepakatan politik antara para legislator dan negara-negara anggota UE mengenai pakta baru yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang ada yang telah mendukung partai-partai sayap kanan yang anti-imigran menjelang pemilu seluruh Eropa pada bulan Juni. Migrasi adalah isu hangat di Eropa di mana negara-negara seperti Yunani, Spanyol, dan Italia telah kewalahan dengan lintasan dari warga negara negara ketiga, terutama dari Timur Tengah dan Afrika yang melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan.
Kanselir Jerman Olaf Scholz memuji hasil tersebut sebagai langkah penting bagi solidaritas Eropa.
“Ia membatasi migrasi tidak teratur dan akhirnya meringankan beban bagi negara-negara yang terkena dampaknya secara khusus,” kata Scholz dalam sebuah pos di X.
Pakta bersejarah tersebut masih perlu disetujui secara resmi oleh negara-negara anggota UE sebelum berlaku. Regulasi tersebut diperkirakan akan mulai berlaku dalam dua tahun.
Persetujuan UE terhadap paket tersebut adalah hasil dari sepuluh tahun negosiasi sulit antara 27 negara anggota blok dan dengan parlemen.
Dengan aturan baru, semua migran tidak teratur akan didaftarkan dan tunduk pada pemeriksaan identitas, keamanan, dan kesehatan. Pemrosesan aplikasi suaka akan memakan waktu lebih singkat dan mencegah aplikasi berikutnya. Negara anggota yang menghadapi krisis dapat meminta langkah-langkah solidaritas dari negara-negara UE lainnya, termasuk memindahkan pencari suaka ke negara lain dan menerima kontribusi keuangan.
“Membangun benteng Eropa dengan mendirikan pagar, memberi uang kepada panglima perang, dan menormalisasi praktik tidak manusiawi tidak akan menghentikan migrasi,” kata Philippe Lamberts, presiden kelompok Greens/European Free Alliance di Parlemen Eropa, sebelum pemungutan suara. “Pakta tersebut akan memperdalam masalah yang ada dengan secara berlebihan fokus pada upaya pencegahan, termasuk melalui penahanan luas orang dan anak-anak, sambil mengurangi hak-hak mereka.”
Menjelang pemungutan suara, lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil mengatakan aturan baru tersebut akan berdampak pada penahanan de facto di perbatasan tanpa pengecualian untuk keluarga dengan anak-anak dari segala usia, serta prosedur yang dipercepat dan kurang standar untuk menilai klaim suaka.
Oxfam, sebuah kelompok bantuan internasional, kemudian menyebutnya sebagai “langkah mundur yang besar.”
“Pakta ini tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki kekurangan kronis sistem suaka UE; sebaliknya, itu menyiapkan panggung untuk lebih banyak penderitaan manusia,” kata Stephanie Pope, ahli migrasi UE Oxfam, dalam sebuah pernyataan.
UE mencatat sekitar 380.000 lintasan perbatasan tidak teratur tahun lalu dan lebih dari 1 juta aplikasi suaka, sebagian besar dari Suriah, menurut Badan UE untuk Suaka. Lebih dari 90% migran tidak teratur tiba di UE melalui penyelundup.