Uni Emirat Arab (UEA) meluap pada Sabtu atas saran dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk bergabung dalam administrasi sipil potensial di Jalur Gaza pasca perang.
Netanyahu mengusulkan dalam wawancara baru-baru ini bahwa administrasi sipil dengan warga Gaza dan mungkin dengan bantuan UEA, Arab Saudi, dan negara lain bisa menjalankan Gaza setelah perang.
Pada Sabtu, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed mengatakan negaranya mengecam panggilan Netanyahu, menambahkan bahwa Gaza saat ini berada di bawah pendudukan Israel.
“Negara Emirates menekankan bahwa perdana menteri Israel tidak memiliki kapasitas sah yang memberinya wewenang untuk mengambil langkah ini,” kata pejabat Emirat dalam sebuah pos berbahasa Arab di X.
“Negara [UEA] menolak untuk terlibat dalam rencana apapun yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keberadaan Israel di Jalur Gaza,” tambahnya.
UEA menjadi negara Teluk pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020. Tetapi negara kaya ini telah berkali-kali mengkritik perang berkelanjutan Israel di Jalur Gaza.
Minggu lalu, UEA mengutuk kontrol Israel atas sisi Gaza dari perlintasan perbatasan Rafah, sebuah operasi yang telah menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui fasilitas ke jalur yang padat penduduk tersebut.
Israel telah membombardir Gaza selama berbulan-bulan, sejak militan Hamas melancarkan serangan berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada Oktober tahun lalu yang melibatkan pembantaian warga sipil.