Trinidad dan Tobago Perpanjang Status Darurat Tiga Bulan Tambahan

Sebagai bagian dari kampanye penanggulangan kejahatan, negara Karibia Trinidad dan Tobago telah memperpanjang status daruratnya, yang memberikan keleluasaan luar biasa pada aparat keamanan dan membatasi kebebasan sipil penting.

Parlemen negara itu menyetujui perpanjangan ini untuk tiga bulan ke depan dalam pemungutan suara pada Sabtu lalu.

Rekomendasi Cerita

Perpanjangan tiga bulan ini disahkan dengan selisih suara 26-12. Status darurat awalnya ditetapkan untuk 15 hari, namun pemerintah dapat memperpanjangnya sesuai keperluan.

Anggota oposisi berpendapat bahwa, meski dalam status darurat, pemerintah gagal mengendalikan kejahatan kekerasan. Trinidad dan Tobago kini telah berada dalam status darurat selama sekitar 10 dari 14 bulan terakhir.

Status darurat pertama kali dideklarasikan pada Desember 2024, menyusul meledaknya kekerasan geng. Ini memungkinkan pemerintah menahan orang atas "kecurigaan aktivitas kriminal" dan menangguhkan perlindungan terhadap penggeledahan oleh pemerintah di tempat umum maupun pribadi.

Negara tersebut telah mencatat lebih dari 60 pembunuhan tahun ini. Perdana Menteri Kamla Persad-Bissessar baru-baru ini menyatakan di legislatif bahwa 373 orang telah ditahan di bawah status darurat.

Keputusan ini melanjutkan tren pemerintah di seluruh Amerika Latin yang bergantung pada perintah darurat untuk menangani kejahatan. Negara-negara seperti El Salvador dan Honduras telah mengeluarkan deklarasi serupa untuk membatasi kebebasan sipil dan memperkuat kewenangan aparat, meski hasilnya beragam.

Kedua negara itu juga telah memperpanjang status darurat mereka, walau sejatinya langkah tersebut dirancang bersifat sementara. Tahun lalu, Komisaris Tinggi HAM PBB mendesak pemerintah Honduras mengakhiri status daruratnya, yang telah diperpanjang sekitar 17 kali.

Aktivis dan pakar HAM juga menunjukkan bahwa deklarasi darurat kadang dapat membuka jalan bagi pelanggaran hak yang parah.

Dalam suatu acara pekan ini di sela-sela Sidang Dewan HAM PBB, sekelompok ahli hukum internasional memaparkan temuan bahwa pemerintah Presiden El Salvador Nayib Bukele kemungkinan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama masa ‘status pengecualian’.

Kelompok aktivis menyatakan pemerintah El Salvador menggunakan kewenangan luasnya untuk mengancam dan memenjarakan pembangkang serta aktivis HAM. Negara itu akan memperingati empat tahun status darurat 2022-nya pada 27 Maret mendatang.

—