Laporan Audit EU Sebut Israel Mungkin Langgar Kewajiban HAM di Gaza
Sebuah laporan audit dari layanan diplomatik Uni Eropa, yang dilihat oleh Reuters dan AFP, meninjau tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Terdapat indikasi bahwa Israel mungkin melanggar kewajiban hak asasi manusianya berdasarkan perjanjian yang mengatur hubungannya dengan Uni Eropa, demikian hasil tinjauan menunjukkan.
Menurut dokumen EU yang dilihat oleh Reuters dan AFP pada Jumat, European External Action Service menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza kemungkinan tidak sesuai dengan aturan dalam Perjanjian Asosiasi EU-Israel.
"Berdasarkan penilaian dari institusi internasional independen… ada indikasi bahwa Israel melanggar kewajiban HAM-nya," bunyi draf audit dari layanan diplomatik EU.
Laporan ini muncul setelah berbulan-bulan keprihatinan yang semakin mendalam di ibukota-ibukota Eropa mengenai operasi Israel di Gaza dan situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
"Pembatasan terus-menerus oleh Israel terhadap penyediaan makanan, obat-obatan, peralatan medis, dan pasokan vital lainnya memengaruhi seluruh populasi Gaza di wilayah terdampak," tulis dokumen itu.
Reuters melaporkan bahwa dokumen ini mencakup bagian khusus tentang situasi di Gaza—termasuk penolakan bantuan kemanusiaan, serangan dengan korban jiwa signifikan, serangan terhadap fasilitas medis, pengungsian, dan kurangnya akuntabilitas—serta situasi di Tepi Barat yang diduduki, termasuk kekerasan oleh pemukim.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa analisisnya mengandalkan "fakta yang diverifikasi dan penilaian dari lembaga internasional independen, dengan fokus pada peristiwa terbaru di Gaza dan Tepi Barat."
Audit ini diluncurkan bulan lalu sebagai respons atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, didukung oleh 17 negara dan dipimpin oleh Belanda.
Diplomat utama EU, Kaja Kallas, diharapkan memaparkan temuan laporan ini kepada menteri luar negeri blok tersebut di Brussels pada Senin.
Perjanjian EU-Israel
Di bawah perjanjian EU-Israel yang berlaku sejak 2000, kedua pihak sepakat bahwa hubungan mereka didasarkan pada "penghormatan terhadap HAM dan prinsip demokrasi."
Menangguhkan perjanjian ini memerlukan keputusan bulat dari 27 anggota blok, yang menurut diplomat sejak awal hampir mustahil terjadi.
Menurut AFP, diplomat memperkirakan Kallas akan mengajukan opsi tanggapan terhadap laporan ini dalam pertemuan menteri luar negeri Juli mendatang.
"Pertanyaannya adalah… berapa banyak negara anggota yang masih mau tidak bertindak dan tetap bersikap biasa saja," ujar seorang diplomat tanpa nama kepada kantor berita sebelum temuan dirilis.
"Sangat penting untuk tidak terjebak dalam permainan Israel untuk mengalihkan perhatian," tambah mereka.
EU merupakan mitra dagang terbesar Israel, dengan nilai perdagangan barang mencapai 42,6 miliar euro ($48,2 miliar) pada 2024. Sementara perdagangan jasa mencapai 25,6 miliar euro ($29,5 miliar) pada 2023.
Misi Israel ke EU belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters mengenai isi dokumen tersebut.