Tiga Negara Bagian Pimpinan Republik Akan Kirim Pasukan Garda Nasional ke DC

Tiga negara bagian AS yang dipimpin Partai Republik akan mengirim anggota Garda Nasional mereka ke Washington, DC untuk memperkuat sekitar 800 pasukan yang sudah dikerahkan Presiden Donald Trump ke kota tersebut.

Gubernur West Virginia, Parick Morrisey, mengatakan akan mengirim 300-400 pasukan Garda Nasional atas permintaan Trump. Sementara itu, South Carolina mengirim 200 pasukan dan Ohio mengirim 150 polisi militer dari Garda Nasional, menurut pernyataan gubernur mereka.

Trump menyatakan "keadaan darurat keselamatan publik" pada Senin, mengklaim ibu kota negara dilanda "kekacauan total." Namun, pejabat terpilih DC membantah klaim ini, dan ratusan warga berunjuk rasa pada Sabtu.

Agen dari berbagai lembaga penegak hukum federal telah berpatroli di kawasan padat penduduk dan wisata Washington bersama pasukan Garda Nasional.

Banyak warga DC—di mana 92% memilih Wakil Presiden Kamala Harris dalam pemilu 2024—menunjukkan kekecewaan terhadap kebijakan Trump. Mereka kerap merekam petugas federal yang berpatroli, dan aksi protes damai pun melebar akhir pekan lalu.

Para demonstran berkumpul di Dupont Circle, pusat kota, sambil meneriakkan "Bebaskan DC!" Beberapa memukul drum dan membunyikan lonceng.

Warga DC mengkhawatirkan tingkat kriminalitas dalam survei, dan mantan karyawan Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge) era Trump baru-baru ini diserang di kota ini.

Trump menggambarkan ibu kota sebagai sarang "geng brutal dan kriminal haus darah." Tapi Walikota Muriel Bowser menolak klaimnya, meski mengakui ada lonjakan kejahatan pada 2023 yang kini menurun.

Data Polisi Metropolitan (MPD) menunjukkan pembunuhan turun 32% antara 2023-2024, mencapai level terendah sejak 2019. Sementara itu, kejahatan kekerasan turun 26% pada 2025 dibanding periode sama tahun lalu, dan perampokan turun 28%, menurut BBC Verify.

MEMBACA  Malaysia akan membayar Arm Holdings $250 juta untuk desain blueprint chip

Awalnya, pemerintahan Trump berupaya mengambil alih kendali MPD lewat Undang-Undang Otonomi DC, namun menarik perintah itu setelah digugat pejabat kota. Hakim Ana Reyes menyatakan Walikota Bowser tetap harus patuh pada arahan Gedung Putih.