Burkina Faso, Mali, dan Niger mengumumkan akan menarik diri seecara langsung dari International Criminal Court (ICC), dengan mencapnya sebagai “alat represi neo-kolonial”.
Tiga negara yang dipimpin militer tersebut mengeluarkan pernyataan bersama, yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui otoritas pengadilan tertinggi PBB yang berbasis di Den Haag itu.
“ICC telah membuktikan ketidakmampuannya dalam menangani dan mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, dan kejahatan agresi yang telah terbukti,” ujar ketiga pemimpin tersebut.
Pengadilan belum memberikan tanggapan atas keputusan tiga negara, yang semuanya memiliki hubungan erat dengan Rusia, yang pemimpinnya Vladimir Putin menjadi subyek surat perintah penangkapan ICC.
Ketiga negara menyatakan ingin membangun “mekanisme indigenous untuk konsolidasi perdamaian dan keadilan”.
Mereka menuduh ICC menyasar negara-negara yang kurang berprivilege, menggema kritik dari Presiden Rwanda Paul Kagame yang sebelumnya menuduh ICC memiliki bias anti-Afrika.
ICC didirikan pada 2002 untuk secara hukum mengejar kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.
Dari 33 kasus yang diluncurkan sejak berdirinya, semua kecuali satu melibatkan negara Afrika.
Penarikan diri suatu negara dari ICC secara resmi berlaku satu tahun setelah PBB diberitahu.
Kekuatan junta militer mengendalikan Burkina Faso, Mali, dan Niger, menyusul kudeta di negara-negara Sahel antara 2020 dan 2023. Mereka merupakan tiga-satunya anggota Konfederasi Negara-negara Sahel.
Pasukan mereka menghadapi tuduhan kejahatan terhadap warga sipil, seiring eskalasi kekerasan di wilayah tersebut melawan kelompok jihad yang terkait al-Qaeda dan Islamic State.
Dalam langkah terkoordinasi lain awal tahun ini, ketiga negara tersebut secara serentak menarik diri dari blok regional, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS).
Mereka telah menolak tuntutan ECOWAS untuk mengembalikan pemerintahan demokratis.
Rusia telah memperkuat hubungannya dengan tiga negara Sahel dalam beberapa tahun terakhir, yang semuanya semakin terisolasi dari Barat, terutama mantan kekuatan kolonial regional Prancis.
Pada 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin terkait dugaan kejahatan perang di Ukraina.