Pejabat pendidikan menyatakan bahwa provinsi Punjab di Pakistan tidak melarang profesor laki-laki mengajar mahasiswa perempuan di universitas, sebagaimana klaim dalam sejumlah unggahan yang menyebut keputusan tersebut diambil oleh Ketua Menteri Maryam Nawaz Sharif. Universitas negeri di provinsi itu juga tidak mengumumkan kebijakan semacam itu.
"Keputusan bersejarah Maryam Nawaz," tertulis dalam sebuah unggahan berbahasa Urdu di Facebook yang dibagikan pada 19 Mei 2025, merujuk pada Ketua Menteri Punjab—provinsi terpadat di Pakistan.
"Keputusan untuk memberhentikan profesor laki-laki dari kelas perempuan dan menugaskan profesor perempuan mulai 1 Juni."
Klaim serupa telah beredar sejak Februari di platform seperti TikTok, Facebook, dan X.
"Masya Allah (kehendak Tuhan). Ini kabar yang luar biasa," bunyi satu komentar. Yang lain menulis, "Keputusan yang bagus."
Namun, pejabat pendidikan membantah klaim tersebut.
"Tidak ada keputusan seperti itu. Apa pun yang beredar hanyalah rumor," kata Noor ul Huda, petugas humas Menteri Pendidikan Tinggi Punjab Rana Sikandar Hayat, pada 1 Juli.
Mukhtar Ahmed, ketua Komisi Pendidikan Tinggi Pakistan, juga menyatakan pada 3 Juli bahwa "tidak ada pemberitahuan resmi hukum" tentang pelarangan profesor laki-laki mengajar mahasiswa perempuan.
Pakistan memang tidak memiliki kebijakan segregasi berbasis gender, tetapi beberapa lembaga sebelumnya pernah memisahkan siswa laki-laki dan perempuan secara mandiri (arsip).
"Di institusi khusus perempuan, prioritas mungkin diberikan kepada profesor perempuan, tapi seringkali hal itu tidak memungkinkan—kami tetap mempekerjakan staf pengajar laki-laki," jelas Ahmed.
Pemeriksaan di situs web dan media sosial universitas negeri Punjab, termasuk Universitas Punjab dan Government College University Faisalabad, tidak menemukan pengumuman resmi terkait kebijakan tersebut (arsip 1, arsip 2).
Klaim ini sebelumnya juga telah dibantah oleh organisasi pemeriksa fakta lokal Geo Fact Check (arsip).