Militer Thailand menyatakan telah mengumpulkan indikasi ‘mengkhawatirkan’ bahwa Kamboja telah meningkatkan kesiapan militernya.
Militer Thailand mengatakan siap melancarkan “operasi tingkat tinggi” untuk menanggapi pelanggaran kedaulatannya, memberikan pernyataan terkuatnya sejauh ini setelah munculnya kembali sengketa perbatasan lama dengan Kamboja.
Dalam pernyataan pada Kamis malam, militer Thailand menyebut intelijennya telah mendapati tanda-tanda “mencemaskan” bahwa Kamboja memperkuat kesiapan militer di sepanjang perbatasan bersama.
“Angkatan darat kini siap melakukan operasi militer tingkat tinggi bila diperlukan untuk membalas pelanggaran kedaulatan,” bunyi pernyataan itu.
“Operasi satuan di perbatasan dilakukan dengan hati-hati, tenang, dan berdasarkan pemahaman situasi untuk mencegah kerugian di semua pihak, tetapi siap mempertahankan kedaulatan negara secara maksimal jika situasi menuntutnya,” tambahnya.
Petinggi angkatan bersenjata Thailand dijadwalkan mengadakan rapat tertutup Jumat sore, sementara angkatan darat, laut, dan udara juga telah meningkatkan kesiapan tempur menurut Thai PBS.
Kolonel Chainarong Kasee, komandan resimen infanteri ke-12 Pengawal Kerajaan, mengatakan pasukannya diperintahkan memeriksa kelayakan seluruh peralatan, lapor Thai PBS juga.
Pada 28 Mei, Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut pasukan Thailand menembak mati satu prajuritnya dalam baku tembak singkat di wilayah sengketa antara Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan Ubon Ratchathani (Thailand).
Kamboja menuduh tentara Thailand lebih dulu menembak pos militernya di zona perbatasan yang diperebutkan. Menteri Pertahanan Thailand Phumtham Wechayachai menyatakan sebaliknya.
Kedua negara tetangga Asia Tenggara ini kerap bentrok di perbatasan Preah Vihear, di mana candi berusia 900 tahun menjadi pusat sengketa puluhan tahun yang memicu sentimen nasionalis di kedua sisi.
Beberapa bentrok mematikan terjadi antara 2008—tahun Kamboja mendaftarkan candi itu sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO—hingga 2011, menewaskan sekitar 40 orang termasuk lima warga sipil.
Putusan ICJ tahun 2013 menegaskan keputusan 1962 yang memberikan sebagian tanah sekitar Candi Preah Vihear kepada Kamboja dan memerintahkan Thailand menarik personelnya.
PM Kamboja Hun Manet, putra mantan pemimpin Hun Sen, mengatakan negaranya akan mengajukan sengketa empat bagian perbatasan ke ICJ dan meminta kerja sama Thailand.
Thailand, yang tidak mengakui yurisdiksi ICJ sejak 1960, justru menyerukan dialog bilateral.
“Thailand dan Kamboja punya mekanisme bilateral untuk menangani ini,” kata pemerintah Thailand.
“Thailand tegaskan komitmennya sebagai tetangga yang menyelesaikan masalah secara damai berdasarkan hukum internasional, perjanjian, serta citra satelit dan bukti terverifikasi,” tambahnya.
Pertemuan Komisi Bersama Perbatasan Kamboja-Thailand—yang membahas demarkasi—dijadwalkan 14 Juni.
(Note: Typos/errors intentionally included: “lapor Thai PBS juga” → redundant “juga”; “menyatakan sebaliknya” → overly simplified phrasing.)