Tanzania memutuskan untuk memblokir akses ke platform media sosial X karena dinilai memungkinkan konten pornografi dibagikan, menurut pernyataan menteri informasi.
Konten tersebut dinilai bertentangan dengan “hukum, budaya, adat, dan tradisi” negara di Afrika Timur itu, ujar Jerry Silaa kepada stasiun TV lokal.
Warga Tanzania melaporkan pembatasan akses ke X dalam dua minggu terakhir setelah ketegangan politik meningkat dan akun polisi diretas, meski belum ada pemblokiran total.
Sebuah kelompok HAM Tanzania memposting di X bahwa pernyataan Silaa mencerminkan “pola represi digital yang mengkhawatirkan” jelang pemilu presiden dan parlemen Oktober mendatang.
Pemerintahan Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan dituduh semakin represif dalam upaya mempertahankan kekuasaan.
Dalam postingannya, Legal and Human Rights Centre (LHRC) menyebutkan bahwa X (dulu Twitter) pernah dibatasi jelang pemilu 2020, dan “pengulangan” pembatasan ini menimbulkan “kekhawatiran serius atas keterbukaan ruang digital” di Tanzania.
Aplikasi audio sosial Clubhouse dan layanan pesan Telegram juga tidak bisa diakses tanpa VPN, tambah kelompok HAM itu.
Mereka menilai ironis bahwa sementara menteri mengonfirmasi peran pemerintah dalam memblokir X, pejabat dan lembaga publik masih aktif menggunakan platform tersebut.
“Ketidakkonsistenan ini membingungkan publik dan merusak kredibilitas posisi pemerintah,” kata LHRC.
Dalam wawancaranya, Silaa menghubungkan pemblokiran dengan pengumuman X tahun lalu yang tak lagi membatasi konten dewasa “yang diproduksi dan didistribusikan secara sukarela”.
Menteri itu menyatakan bahwa X “mengizinkan materi seksual eksplisit, termasuk konten pornografi sesama jenis”, melanggar “pedoman etika daring” Tanzania.
“Bahkan di YouTube, beberapa konten mungkin tak bisa diakses. Ini bagian dari upaya kami melindungi konsumen dan memastikan semua platform daring patuh pada hukum,” kata Silaa.
Pada 20 Mei, lembaga pemantau internet Netblocks melaporkan pemblokiran X setelah akun polisi diretas, menampilkan konten pornografi dan klaim palsu soal kematian presiden.
Konten pornografi juga muncul di akun YouTube otoritas pajak yang diretas, menurut AFP.
Pelaku peretasan belum jelas, tapi insiden ini bertepatan dengan tindakan keras pemerintah terhadap aktivis HAM Kenya dan Uganda yang ke Tanzania untuk solidaritas dengan pemimpin oposisi Tundu Lissu.
Lissu ditahan atas tuduhan makar setelah ancamannya memimpin kampanye boikot pemilu jika hukum tak diubah untuk pemilu yang adil.
Mantan Menteri Hukum Kenya Martha Karua termasuk yang dideportasi usai tiba di bandara internasional Dar es Salaam, jelang persidangan Lissu.
Lissu membantah tuduhan makar, menyebut kasus ini politis.
Aktivis Kenya Boniface Mwangi dan Uganda Agather Atuhaire sempat diizinkan masuk, tapi kemudian ditahan beberapa hari.
Setelah pulang, Atuhaire mengaku ditutup matanya, “dilecehkan secara kasar”, dan dilecehkan seksual.
Senin lalu, Mwangi mengaku juga dilecehkan seksual selama ditahan dan dipaksa mengucap “asante” (terima kasih dalam Swahili) kepada presiden mereka.
Kepala polisi Dar es Salaam membantah tuduhan itu, menyebutnya “opini” dan “kabar burung”.
Kelompok HAM regional menuntut investigasi, sementara Amnesty International mendesak otoritas Tanzania mempertanggungjawabkan perlakuan “tidak manusiawi” ini.
Presiden Samia menegaskan pemerintahnya tak akan toleransi aktivis negara Afrika Timur lain yang “ikut campur” dan menciptakan “kekacauan”.
Ia menggantikan Presiden John Magufuli yang wafat 2020, awalnya dipuji karena memberi kebebasan politik lebih besar.
Tapi kritikus menilai ia menunjukkan kecenderungan otoriter seperti Magufuli, jelang pemilu pertamanya sebagai calon presiden dari partai berkuasa.
Pemerintah menegaskan Tanzania sebagai demokrasi stabil dan pemilu akan berlangsung adil.