‘Suriah memiliki aset berharga,’ ungkap CEO DP World, menonjolkan potensi ekonomi negara tersebut.
Suriah telah menyelesaikan perjanjian senilai $800 juta dengan DP World yang berbasis di Dubai untuk membangun kembali Pelabuhan Tartous guna mempercepat rekonstruksi pasca perang.
Badan berita negara SANA menyebutkan kesepakatan ini ditandatangani di Damaskus pada Minggu antara DP World dan Otoritas Umum Pelabuhan Darat dan Laut, dihadiri oleh Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa.
Pejabat Suriah menggambarkan kesepakatan ini sebagai langkah kunci untuk memodernisasi infrastruktur logistik negara itu.
“Langkah strategis ini akan memperkuat operasi pelabuhan dan layanan logistik kami,” ujar pejabat yang tidak disebutkan namanya dalam kutipan SANA.
Sejak jatuhnya mantan Presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu, kepemimpinan baru Suriah berupaya menjalin kembali hubungan ekonomi dengan perusahaan internasional dan membawa negara yang dilanda perang ini kembali ke pasar global.
Setelah penandatanganan, CEO DP World Sultan Ahmed bin Sulayem menyatakan potensi ekonomi Suriah tetap kuat, dengan menekankan peran sentral Pelabuhan Tartous dalam menghidupkan industri lokal.
“Suriah memiliki aset berharga,” katanya, “dan Tartous merupakan pusat penting untuk perdagangan dan ekspor. Kami bertujuan menjadikannya salah satu pelabuhan terkemuka di dunia.”
‘Mempersiapkan Fondasi’
DP World mengelola puluhan fasilitas pelabuhan di Eropa, Afrika, dan Asia serta terus memperluas jejaknya di Timur Tengah.
Qutaiba Badawi, kepala otoritas pelabuhan Suriah, mengatakan perjanjian ini lebih dari sekadar usaha komersil.
“Kami mempersiapkan fondasi untuk era baru pengembangan maritim, menempatkan Suriah kembali di panggung ekonomi internasional,” ujarnya.
Kesepakatan Tartous menyusul beberapa kontrak besar yang ditandatangani dalam beberapa bulan terakhir.
Pada Mei, Damaskus menandatangani perjanjian 30 tahun dengan perusahaan pelayaran Prancis CMA CGM untuk mengoperasikan Pelabuhan Latakia. Di bulan yang sama, Suriah menyepakati kerja sama energi senilai $7 miliar dengan gabungan perusahaan Qatar, Turki, dan AS guna menghidupkan sektor energi negara itu.
Bulan ini, Amerika Serikat mengumumkan pencabutan status Hayat Tahrir al-Sham sebagai “organisasi teroris asing” seiring pelunakan pendekatan Washington terhadap Suriah pasca-perang.
Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif mencabut beberapa sanksi jangka panjang terhadap Suriah, yang menurut Washington akan mendukung rekonstruksi negara itu. Kementerian Keuangan AS mencatat keputusan ini akan meringankan pembatasan bagi perusahaan-perusahaan penting untuk pembangunan dan tata kelola Suriah.
Sanksi Barat selama bertahun-tahun menghambat upaya rekonstruksi, semakin melemahkan ekonomi yang sudah hancur oleh lebih dari satu dekade perang sipil dan pelanggaran HAM di masa pemerintahan al-Assad.