Pemerintah Suriah telah mengumumkan gencatan senjata nasional mendadak dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, yang hampir sepenuhnya menguasai negara itu, menurut media negara Suriah.
Gencatan senjata ini mengakhiri pertempuran selama hampir dua minggu dan merupakan bagian dari kesepakatan lebih luas berisi 14 poin yang akan mengintegrasikan SDF ke dalam lembaga militer dan negara Suriah.
Berbicara di Damaskus, Presiden Ahmed al-Sharaa menyatakan kesepakatan ini memungkinkan institusi negara Suriah mengambil kembali kendali atas tiga provinsi timur dan utara—al-Hasakah, Deir Ezzor, dan Raqqa. Hanya menyisakan satu provinsi di bawah kendali SDF.
Pengumuman ini disampaikan usai pertemuan antara al-Sharaa dan utusan khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, di Damaskus. Barrack memuji kesepakatan ini sebagai langkah menuju “Suriah yang bersatu.”
Komandan SDF Mazloum Abdi dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut namun tidak dapat bepergian akibat kondisi cuaca, sehingga kunjungannya ditunda hingga Senin, kata al-Sharaa.
Pasukan yang dipimpin Kurdi mendirikan administrasi otonom mereka selama perang saudara Suriah hampir satu dekade lalu, dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat yang mempersenjatai dan melatih SDF sebagai mitra lokal utama dalam memerangi kelompok Negara Islam (ISIS).
Dengan dukungan militer AS, SDF berhasil mengusir ISIS dari sebagian besar Suriah timur laut dan kemudian mengatur wilayah-wilayah berpenduduk mayoritas Kurdi maupun Arab.
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani al-Sharaa dan Abdi, otoritas Suriah akan mengambil alih lembaga sipil, perlintasan perbatasan, serta ladang minyak dan gas yang menjadi penopang pemerintahan mandiri Kurdi.
Personel militer dan keamanan SDF akan diintegrasikan ke dalam kementerian pertahanan dan dalam negeri Suriah setelah proses penyaringan, sementara Damaskus akan bertanggung jawab atas penjara dan kamp tahanan yang menampung puluhan ribu pejuang ISIS asing beserta keluarganya.
Damaskus juga mengulangi janji untuk mengakui hak budaya dan linguistik Kurdi, termasuk memberikan status bahasa resmi untuk bahasa Kurdi serta menetapkan tahun baru Kurdi sebagai hari libur nasional—ini merupakan pengakuan formal pertama atas hak-hak Kurdi sejak kemerdekaan Suriah dari Prancis pada 1946.
Kesepakatan ini juga menegaskan kembali partisipasi Suriah dalam koalisi pimpinan AS untuk memerangi Negara Islam.
Kesepakatan ini muncul setelah berbulan-bulan negosiasi yang mandek pasca kegagalan upaya integrasi sebelumnya, dan disusul dengan masuknya pasukan pemerintah Suriah ke Raqqa dan fasilitas minyak terdekat setelah penarikan diri SDF lebih awal pada Minggu.
Pekan lalu, al-Sharaa menyatakan bahwa tidak dapat diterima jika sebuah milisi mengendalikan seperempat wilayah negara serta memegang sumber daya minyak dan komoditas utamanya.