Sejak pecahnya perang di Sudan, wacana “gencatan senjata kemanusiaan” telah menjadi mantra politik yang berulang, diucapkan setiap kali bencana kemanusiaan mencapai puncaknya. Namun, gencatan senjata yang diusung kali ini datang dalam konteks yang berbeda dan berbahaya. Ini menyusul tindakan genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di kota el-Fasher, Darfur – salah satu kejahatan kemanusiaan paling mengerikan dalam sejarah modern Sudan, bahkan dalam sejarah umat manusia.
El-Fasher, yang dahulu merupakan simbol keragaman dan koeksistensi, telah berubah menjadi kota yang hancur dan kehilangan penduduknya. Pasca kejahatan besar ini, komunitas internasional kembali mengajukan “gencatan senjata kemanusiaan” sebagai opsi. Hal ini menuntut pembacaan politik yang cermat yang tidak berhenti pada slogan moral, tetapi membongkar motif dan konsekuensi potensialnya – terutama terkait persatuan geografis, sosial, dan politik Sudan.
Jalan menuju perdamaian atau gerbang menuju disintegrasi?
Dalam budaya populer, ada sebuah pepatah: “Jika kau melihat orang miskin makan ayam, maka orang miskin itu sedang sakit atau ayamnya yang sakit.” Peribahasa ini menangkap esensi dari kecurigaan politik yang sah terkait *timing* gencatan senjata ini.
Gencatan senjata untuk tujuan kemanusiaan, pada prinsipnya, dimaksudkan untuk meringankan penderitaan warga sipil dan dapat membuka jalan menuju pengakhiran konflik. Namun, dalam kasus Sudan, yang mengkhawatirkan adalah bahwa gencatan senjata ini diusulkan setelah bencana terjadi, bukan sebelumnya – setelah RSF secara kategoris menolak komitmen kemanusiaan apa pun, termasuk perlindungan rumah sakit dan pengamanan koridor aman bagi warga sipil untuk mengungsi.
Organisasi-organisasi kemanusiaan telah beroperasi di sebagian besar wilayah Sudan, termasuk Darfur, meski terdapat kompleksitas keamanan dan tanpa adanya gencatan senjata legal yang ditandatangani. Hal ini membuat pertanyaan berikut tak terhindarkan: Mengapa mendorong gencatan senjata sekarang? Dan untuk kepentingan siapakah gencatan senjata ini diusulkan pada momen spesifik ini?
Kontradiksi ini membuka pintu bagi kecurigaan bahwa tujuannya melampaui keprihatinan kemanusiaan, melainkan mengarah pada pembentukan ulang realitas politik dan geografis negara.
Gencatan senjata dalam pengalaman sejarah
Sejarah modern penuh dengan contoh di mana gencatan senjata kemanusiaan berubah dari alat de-eskalasi menjadi pembuka jalan bagi fragmentasi dan pemisahan diri. Di Sahara Barat, Libya, Somalia, Yaman, dan Sudan Selatan, gencatan senjata tidak selalu menjadi jembatan menuju perdamaian; lebih sering, itu adalah tahap transisi menuju pembagian negara dan pengikisan kedaulatan.
Dalam konteks Sudan khususnya, Operasi Lifeline Sudan yang diluncurkan PBB pada 1989 menjadi contoh nyata bagaimana aksi kemanusiaan digunakan sebagai pintu masuk politik, yang akhirnya berpuncak pada pemisahan Sudan Selatan melalui referendum yang mengikuti proses panjang normalisasi perpecahan.
Situasi saat ini, bagaimanapun, jauh lebih berbahaya dan kompleks. Ini tidak melibatkan pemerintah yang bernegosiasi dengan gerakan politik yang memiliki tuntutan nasional, melainkan skenario yang tak pernah terjadi sebelumnya di mana dua pihak sama-sama mengklaim mewakili “pemerintah” dalam satu negara: Pemerintah sah Sudan di satu sisi, dan RSF, yang berupaya mendirikan entitas paralel, di sisi lain.
Jebakan pengakuan politik terselubung
Negosiasi antara “dua pemerintah” dalam satu negara bukan hanya hal yang belum pernah terjadi di Sudan; ini merupakan jebakan politik berat yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terhadap kekuatan de facto di bawah payung gencatan senjata.
Semata-mata tindakan penandatanganan bersama memberikan pihak pemberontak kesetaraan dan legitimasi, yang pada dasarnya bertentangan dengan pengorbanan besar rakyat Sudan dalam mempertahankan persatuan dan kedaulatan negara.
Jalan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip-prinsip inti yang membuat para syahid gugur dan perempuan menjadi janda:
Pertama, prinsip persatuan: RSF telah melanggarnya dengan memasukkan elemen dan *mercenary* asing, memanfaatkan dukungan eksternal untuk memaksakan perubahan demografi paksa, serta berupaya membentuk ulang Sudan sesuai agenda yang tidak berkaitan dengan keinginan nasional.
Kedua, prinsip pemerintahan tunggal dan legitimasi konstitusional: Pengejaran “pemerintah paralel” secara langsung merusak prinsip ini. Ini merupakan pukulan bagi fondasi tempat negara ini berdiri sejak kemerdekaan, dan membuka pintu bagi kekacauan politik dan fragmentasi kelembagaan.
Ketiga, kesatuan institusi militer: RSF melanggarnya dengan menerima senjata dan peralatan tempur dari negara asing, serta mengandalkan penjarahan dan pendanaan mandiri, yang sepenuhnya bertentangan dengan segala wacana reformasi keamanan atau pembangunan tentara nasional yang bersatu. Pada praktiknya, ini meletakkan dasar bagi berdirinya banyak angkatan bersenjata dalam satu negara.
Ambiguitas negosiasi dan absennya transparansi
Kekhawatiran kian mendalam dengan tiadanya transparansi seputar proses gencatan senjata. Mengapa negosiasi dilakukan secara tertutup? Mengapa rakyat Sudan dikecualikan dari mengetahui apa yang disepakati atas nama mereka? Bagaimana mungkin negara-negara asing bernegosiasi mewakili sebuah bangsa yang berdarah-darah akibat perang dan pengungsian? Siapa yang lebih berhak mengawasi upaya perdamaian selain rakyat itu sendiri? Adakah prioritas yang lebih besar daripada memimpin perang yang sedang berlangsung dan melibatkan semua pihak?
Yang lebih mencemaskan lagi, pihak yang “memegang pena” dalam proses politik adalah pihak yang sama yang “memegang senjata”, melakukan pembunuhan dan pembersihan etnis – sebuah paradoks etika dan politik yang tak dapat diterima.
Pembacaan komprehensif atas peristiwa menunjukkan bahwa gencatan senjata ini lebih mungkin menjadi pintu masuk bagi pembongkaran negara Sudan daripada jembatan untuk menyelamatkannya. Ini dapat mengarah pada mengakarnya perpecahan: Zona pengaruh, banyak angkatan bersenjata, mata uang berbeda, bank sentral paralel, kementerian luar negeri yang bersaing, dan paspor yang bertentangan – sebuah negara tanpa negara, dan kedaulatan tanpa kedaulatan.
Ini adalah penyakit menular yang, cepat atau lambat, akan menjangkiti semua pihak di sepanjang pesisir, muara sungai, hingga ke hulunya.
Antara kewajiban kemanusiaan dan kewaspadaan nasional
Tidak ada yang memperselisihkan prioritas untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan dan melindungi warga sipil. Namun, gencatan senjata yang didorong saat ini mungkin membawa stabilitas sementara dengan mengorbankan harga strategis yang menghancurkan: Tergerusnya persatuan Sudan.
Tugas nasional menuntut tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian tertinggi, agar gencatan senjata tidak berubah menjadi jebakan politik yang mendorong proyek disintegrasi negara. Sementara kita harus sepenuhnya mengakui bahwa krisis ini memiliki akar historis yang dalam dan terakumulasi, kita harus ingat bahwa sejarah tidak mengampuni mereka yang menyia-nyiakan tanah airnya, juga tidak membebaskan mereka yang memperdagangkan kedaulatan nasional untuk dikte asing.
Harapan tetap tertambat pada kesadaran rakyat Sudan dan kemampuan mereka untuk bersatu menghadapi momen penentu ini, membela satu tanah air, satu tentara, dan satu negara – yang menolak pemecahan dan perwalian, hanya menerima kehendak rakyatnya melalui sistem dan kerangka yang tidak melibatkan perebutan paksa atau pemaksaan realitas dengan ancaman senjata.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak necessarily mencerminkan posisi editorial Al Jazeera.